Harga Beras Tembus Rp 18 Ribu per Kg, Menko PMK: Harus Ada Penanganan Serius

Selasa, 27 Februari 2024 19:36 WIB

Pembeli tengah memilih kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat 1 September 2023. Secara bulanan, inflasi beras pada Agustus 2023 sebesar 1,43 persen merupakan tertinggi sejak Maret 2023. Sebelumnya, pada Februari 2023, harga beras mengalami inflasi sebesar 2,34 persen. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, harga beras di pasaran sudah mencapai Rp 18 ribu per kilogram. Ia menilai, harga itu sudah tinggi dan membutuhkan penanganan serius.

"Sekarang ini kan beras terakhir sudah mencapai Rp 16 ribu ya. Bahkan ada yang Rp 18 ribu. Untuk harga gabah itu kemarin saya lihat di Demak itu ada yang harganya sampai Rp 8.000 lebih per kilogram. Itu artinya berarti memang harus ada penanganan yang serius," ujar Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Kantor Kemenko PMK pada Selasa, 27 Februari 2024.

Berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Selasa, 27 Februari 2024, harga beras premium naik dari pekan sebelumnya menjadi Rp 16.420. Sementara, harga beras medium juga naik menjadi Rp 14.330. Harga beras tertinggi berada di Papua Pegunungan, yaitu beras medium Rp 20.980 dan beras premium Rp 24.490.

Namun, kata Muhadjir, meski harga harga beras di pasaran meningkat, saat ini petani sedang menikmati keuntungan karena harga gabah mencapai Rp 8.000. Ia menyebut, harga gabah pada akhir Desember hanya Rp 3.000 hingga Rp 4.000. "Karena itu, kami juga harus menjaga pendapatan petani agar baik. Tetapi juga jangan sampai ini mengancam ketersediaan pangan nasional," kata dia.

Muhadjir mengklaim, pemerintah juga telah berupaya membuka keran impor untuk mengatasi mahalnya harga beras. Namun, Muhadjir mengklaim, importasi beras yang dilakukan pemerintah juga tidak mudah karena banyak negara eksportir yang tidak membuka kran ekspor beras.

Advertising
Advertising

Muhadjir memastikan, kondisi harga beras yang mahal tidak akan bertahan lama. Ia mengklaim, panen raya akan segera terjadi, maksimal pada Idul Fitri. "Pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang sudah terukur, sehingga ke depan mungkin selalu stabil. Kita mungkin tinggal 1-2 bulan inilah (harga beras mahal)," kata dia.

Pilihan Editor: Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 15.630, Pengamat Sebut karena Peningkatan Utang Pemerintah

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Jurus Badan Pangan Nasional Dongkrak Harga Jagung, Minta Optimalkan Serap Hasil Panen Petani

3 jam lalu

Jurus Badan Pangan Nasional Dongkrak Harga Jagung, Minta Optimalkan Serap Hasil Panen Petani

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) minta Perum Bulog dan semua pemangku kepentingan di bidang pangan jagung serap hasil panen petani

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

14 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

16 jam lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

18 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

18 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

21 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

21 jam lalu

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

Istri eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membantah apabila dia pernah mengintimidasi Wijanto Tirtasana, bekas kongsi bisnisnya.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

23 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

1 hari lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya