TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 27 Februari 2024 dimulai dari Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menilai terdapat tendensi dari banyak pejabat pemerintah untuk menganggap wajar tingginya harga beras saat ini dengan alasan faktor El Nino.

Disusul, lonjakan harga beras kini tengah menjadi persoalan besar yang dihadapi masyarakat. Bahkan, kenaikan harga beras pasca Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kali ini disebut-sebut sebagai kenaikan tertinggi dalam sejarah kepemimpinan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Berikutnya, pemerintah berencana menambah jumlah subsidi pupuk serta memberikan diskon pupuk nonsubsidi kepada petani menanggapi lonjakan harga beras belakangan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selanjutnya, Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara Danis Sumadilaga menyebut rumah susun atau rusun untuk gelombang pertama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke IKN baru mampu menampung sebanyak 2.100 orang.

Terakhir, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menanggapi insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen untuk mobil listrik dengan tingkat komponen dalam negeri sebanyak 40 persen atau TKDN 40.

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pemerintah Sebut Lonjakan Harga Beras Akibat El Nino....

<!--more-->

1. Pemerintah Sebut Lonjakan Harga Beras Akibat El Nino, Ekonom: Sesat Pikir, Absurd

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menilai menilai terdapat tendensi dari banyak pejabat pemerintah untuk menganggap wajar tingginya harga beras saat ini dengan alasan faktor El Nino.

Menurut dia, pemerintah juga menjadikan El Nino sebagai alasan di balik lonjakan impor beras sepanjang 2023 yang mencapai sekitar 3 juta ton.

"Mengkambinghitamkan El Nino semata-mata untuk tingginya harga beras dan masifnya impor adalah sebuah sesat pikir," ujar Yusuf saat dihubungi Tempo pada Jumat, 23 Februari 2024.

Yusuf menjelaskan El Nino adalah fenomena alam yang sudah diprediksi sejak lama. Sehingga, seharusnya sudah dimitigasi sehingga tidak ada alasan untuk menuding El Nino sebagai krisis beras saat ini.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Harga Beras di Era Jokowi Tembus Rp 18 Ribu per Kg, Rekor Termahal Sepanjang Sejarah

Lonjakan harga beras kini tengah menjadi persoalan besar yang dihadapi masyarakat. Bahkan, kenaikan harga beras pasca Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kali ini disebut-sebut sebagai kenaikan tertinggi dalam sejarah kepemimpinan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Kenaikan harga beras mencetak rekor baru mencapai Rp 18 ribu per kilogram untuk beras premium. Harga tersebut telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 14.800 per kilogram. Selain mahal, stok beras premium juga langka di toko retail modern.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku was-was dengan kenaikan harga beras belakangan ini. Musababnya, harga beras yang melonjak drastis bisa mengerek inflasi. Padahal inflasi di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara maju maupun inflasi global.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Harga Beras Meroket Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah....

<!--more-->

3. Harga Beras Meroket Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Jokowi Tambah 9,55 Juta Ton Pupuk Subsidi

Pemerintah berencana menambah jumlah subsidi pupuk serta memberikan diskon pupuk nonsubsidi kepada petani menanggapi lonjakan harga beras belakangan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hal itu, kata Airlangga, sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Maka tadi diputuskan, subsidi pupuk di tambahkan menjadi Rp 14 triliun,” ujarnya, di Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan diskon pupuk nonsubsidi, memungkinkan petani mendapatkan pupuk dengan harga lebih terjangkau, sekitar 40 persen dari harga normal.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Kapasitas Rusun IKN Hanya Mampu Tampung 2.100 ASN pada Gelombang Pertama Perpindahan

Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara Danis Sumadilaga menyebut rumah susun atau rusun untuk gelombang pertama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke IKN baru mampu menampung sebanyak 2.100 orang.

Semula, pemerintah menargetkan ASN akan pindah pada Juli 2024, namun kemudian mundur dua bulan kemudian menjadi September 2024. Pada rentang Juli hingga Desember 2024, pemerintah merencanakan 12 ribu ASN pindah secara bertahap.

Danis mengatakan, ada sebanyak 47 tower yang dibangun di IKN. "Jadi, ada 47 tower ya. Hitung-hitungannya, Juli itu kami prioritaskan 12 tower. Satu tower itu 12 lantai. Satu lantai ada 5 unit apartemen," tuturnya pada Senin, 26 Februari 2024 di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Gaikindo Sebut Diskon PPN Mobil Listrik....

<!--more-->

5. Gaikindo Sebut Diskon PPN Mobil Listrik Bisa Tingkatkan Penjualan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menanggapi insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen untuk mobil listrik dengan tingkat komponen dalam negeri sebanyak 40 persen atau TKDN 40.

"Jadi memang demikian ya (bisa menggairahkan industri mobil listrik), sedang diupayakan supaya peminat mobil listrik itu meningkat," ucap Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara kepada Tempo, dikutip pada Selasa, 27 Februari 2024.

Sebagai informasi, kebijakan mengenai insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Program Populis Makan Siang Gratis Dinilai Picu Kenaikan Utang dan Pangkas Belanja Infrastruktur