TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan telah menyalurkan anggaran Pemilu 2024 melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tercatat, total anggaran yang telah digelontorkan Kementerian Keuangan untuk pemilu di tahun 2024 mencapai nilai Rp16,5 triliun.

Secara rinci, dari total Rp 16,5 triliun nilai anggaran yang dikucurkan Kementerian Keuangan, sebesar Rp 16,2 triliun dikhususkan untuk KPU dan Bawaslu. Sementara itu, sebesar Rp 300 miliar digelontorkan untuk 14 kementerian dan lembaga lain.

Sri Mulyani merinci anggaran sebesar Rp 16,5 triliun yang telah dikucurkan itu baru mencapai sekitar 43,2 persen dari pagu yang disiapkan. Adapun untuk tahun 2024 pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 38,3 triliun untuk penyelenggaraan pemilu.

“Realisasi anggaran Pemilu yang baru saja kita selesaikan untuk pemilihan Pileg dan Pilpres sampai dengan 12 Februari, telah terealisasi sebesar Rp 16,5 triliun atau 43,2 persen dari total pagu anggaran Rp 38,3 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan total dana yang telah dikucurkan pemerintah untuk pelaksanaan pemilu dan pilpres tembus Rp 71,3 triliun. Anggaran tersebut adalah total anggaran selama periode 2022 hingga awal 2024.

Ia menjelaskan nilai realisasi anggaran pemilu pada tahun 2022 nilainya mencapai Rp 3,1 triliun. Kemudian pada tahun 2023, anggaran tersebut melonjak menjadi Rp 29,9 triliun. Sementara itu untuk tahun 2024 mencapai Rp 38,3 triliun, namun per 12 Februari baru terealisasi Rp 16,5 triliun.

Anggaran di tahun 2024, kata dia, utamanya diberikan kepada KPU dan Bawaslu untuk mendukung berbagai kegiatan yang meliputi pembentukan Badan Adhoc, pengawasan penyelenggaraan Pemilu oleh Lembaga Adhoc, pemungutan dan perhitungan suara.

Kemudian anggaran itu juga difungsikan untuk pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik, termasuk pengawasan penetapan hasil Pemilu dan kegiatan lainnya selama Pemilu 2024.

Sedangkan dana Rp 300 miliar yang diberikan kepada 14 Kementerian dan Lembaga lain selain KPU dan Bawaslu dialokasikan untuk berbagai kegiatan, termasuk pengamanan, penanganan pelanggaran kode etik, diseminasi informasi, pembentukan pos pemilu, perumusan kebijakan, pengelolaan konten, serta pengawasan pemungutan dan perhitungan suara.

RIZKI DEWI AYU | ANTARA

Pilihan Editor: PDIP Tolak Penggunaan Sirekap KPU, PSI Minta Tetap Dilanjutkan