TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, Uli Arta Siagian, meminta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memprioritaskan pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Permintaan Walhi itu disampaikan usai AHY resmi menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). AHY baru saja dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara kemarin, Rabu, 21 Februari 2024.

“Kalau kita melihat capaian TORA, di rezim Jokowi mulai dari periode pertama hingga kedua, ATR/BPN punya target reforma agraria sebesar 9 juta hektare,” ujar Uli ketika dihubungi Tempo, Kamis, 22 Februari 2024.

Namun, kata dia, pelepasan 4,1 juta hektare kawasan hutan untuk TORA saja masih jauh dari target yang sudah ditentukan. “Jadi penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan itu yang masih sangat jauh sekali capaiannya, masih 9 persen,” tuturnya. Sebagai informasi, realisasi redistribusi tanah dengan skema pelepasan kawasan hutan per Februari 2024 baru mencapai 9,27 persen.

Selain itu, Uli mendorong legalisasi aset yang memang merupakan tugas Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, hal-hal seperti memberikan sertifikasi terhadap tanah-tanah yang sudah jelas kepemilikannya bukan persoalan besar dalam konteks agraria.

“Hal yang paling besar itu adalah konflik struktural agraria, baik konflik antara masyarakat dengan BUMN, konflik antara rakyat dengan perusahaan pemegang HGU, atau konflik rakyat dengan negara melalui kawasan hutan itu yang masih sangat jauh capaiannya,” kata dia.

Lebih lanjut, Uli meminta AHY untuk membedah kembali laporan-laporan yang sudah disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil dan berangkat dari langkah terakhir yang sudah dilakukan dalam hal memproses laporan yang masuk.

“Jadi tidak mulai dari nol lagi soal konflik-konflik ini, tapi bisa mengecek kembali laporan dan progres apa yang sudah dilakukan oleh ATR/BPN (sebelumnya),” kata Uli. “Saya yakin sekali bahwa di ATR/BPN itu sudah banyak sekali data dan informasi, atau bahkan laporan yang masuk. Walhi saja sudah 35 kasus yang kami laporkan tapi progresivitasnya dalam konteks menyelesaikan laporan itu belum terlalu besar.”

DEFARA DHANYA | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Dulu Lantang Kritik Food Estate dan Perpu Cipta Kerja, AHY Kini jadi Pembantu Jokowi