TEMPO.CO, Jakarta - Supply Chain Indonesia atau SCI menyebut, distribusi dan transportasi yang menjadi bagian dari sistem logistik perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan. Hal ini merespons kenaikan harga bahan pangan setelah Pemilu dan menjelang Ramadan 2024.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga bahan pangan setelah Pemilu dan menjelang Ramadan 2024. Dibandingkan dengan Januari 2024, misalnya, harga beras secara nasional naik hingga 2,92 persen di pekan ketiga Februari 2024 yang mencapai Rp14.380 per kilogram.

Kenaikan harga beras terjadi di 179 kabupaten/kota dan harga beras di sebanyak 20 persen wilayah Indonesia di atas harga rata-rata nasional. Kenaikan harga pangan juga terjadi untuk komoditas cabai, minyak goreng, dan telur ayam.

CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan kebutuhan sistem logistik yang tangguh dalam proses perencanaan, antisipasi, dan mitigasi berkaitan dengan kenaikan harga pangan diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Mengutip UU itu, Setijadi menjelaskan, pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan mengelola cadangan pangan pokok pemerintah. "Juga mengelola distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok," ujar Setijadi dalam keterangan resmi yang dikutip pada Rabu, 21 Februari 2024.

Selanjutnya: Selain itu, kata Setijadi, pemerintah dan pemerintah daerah (pemda)....

<!--more-->

Selain itu, kata Setijadi, pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi. Pemerintah harus memastikan sistem distribusi pangan menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara efektif dan efisien.

"Sistem logistik tidak hanya diperlukan dalam menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan, tetapi juga dalam membangun kemandirian pangan," ujar Setijadi.

SCI merekomendasikan beberapa langkah untuk peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan. Pertama, penguatan stok di BUMN pangan dan pelaku usaha dengan pendataan secara terintegrasi, akurat, dan real time. Kedua, peningkatan komoditas pangan lokal melalui pemetaan dan penguatan rantai pasok pangan.

Ketiga, pengembangan infrastruktur berbasis komoditas pangan. Keempat, pengembangan sistem rantai dingin (cold-chain system) secara end-to-end. Kelima, pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk memantau ketersediaan dan distribusi pangan.

Setijadi menegaskan, peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan membutuhkan peran dan kolaborasi banyak pihak. "Terutama pelaku usaha terkait dari hulu hingga hilir, penyedia jasa transportasi dan pergudangan, operator infrastruktur dan fasilitas logistik, serta pemerintah pusat maupun daerah," kata Setijadi.

Pilihan Editor: Analis: Rupiah Ditutup Menguat di Level Rp 15.642 per Dolar AS, Besok Fluktuatif