Basuki Hadimuljono Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo, Pengamat Ungkap Kriteria Menteri PUPR Berikutnya

Rabu, 21 Februari 2024 20:25 WIB

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) meninjau perbaikan tanggul sungai Wulan yang jebol di Desa Ketanjung, Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, Senin, 12 Februari 2024. Kementerian PUPR mengoperasikan 12 mesin pompa air guna mengurangi genangan banjir di permukiman serta menerjunkan lima ekskavator untuk perbaikan tanggul yang ditargetkan selesai dalam tiga hari. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dikabarkan tak masuk bursa pemerintahan berikutnya. Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, memimpin real count KPU dengan perolehan suara sementara sebesar 58,78 persen pada hari ini.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau Instran, Deddy Herlambang, menanggapi soal kriteria Menteri PUPR pengganti Basuki. Deddy pun menyoroti berpijak dari sektor infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi, seperti jalan, tol, dan sebagainya yang menjadi kewenangan PUPR.

"Kalau di sektor infrastruktur, Pak Probowo sudah berjanji akan meneruskan era Pak Jokowi," ujar Deddy kepada Tempo, Rabu, 21 Februari 2024.

Deddy menuturkan, lebih baik Menteri PUPR selanjutnya dari kalangan profesional seperti Basuki. "Kalau menteri-menteri yang bertanggung jawab di perekonomian dan infra struktur, lebih baik dari kalangan profesional yang expert di bidangnya."

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, mengatakan Menteri PUPR harus orang di dalam kementerian tersebut yang telah berdinas lama. Sehingga, memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh jajaran PUPR, serta tidak perlu beradaptasi mapupun pengenalan budaya kerja ke-PUPR-an.

Advertising
Advertising

Selain itu, menurut dia, Basuki sudah membuat standar tinggi terhadap keberhasilan kinerja PUPR. Sehingga butuh orang dekat yang mendampingi Basuki selama ini yang sudah paham betul cara kerja, berpikir, dan bertindak Menteri PUPR tersebut.

"Calon Menteri PUPR juga bisa mengembangkan diri denga kekhasan diri masing-masing, namun keberhasilan kinerja ke-PUPR-annya harus minimal sama atau lebih baik lagi dari kinerja Pak Basuki," kata Nirwono saat ditanyai secara terpisah.

Ditanya soal sosok yang cocok menggantikan Basuki, Deddy dan Nirwono memiliki pandangan yang berbeda. Deddy menyebut, Ignasius Jonan adalah sosok yang tepat.

Adapun Jonan pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) pada 2016-2019, Menteri Perhubungan pada 2014-2016, dan Direktur PT KAI pada 2009-2014.

Sedangkan Nirwono menilai Endra Saleh Atmawidjaja menjadi sosok yang bisa menggantikan Basuki. Endra adalah Staf Ahli Basuki merangkap Juru Bicara PUPR.

Endra juga pernah menempati jabatan lain di PUPR, yaitu sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru pada 2015-2016 dan Kepala Bidang Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi Perkotaan pada 2011-2015.

Sebelumnya di media sosial X muncul poster biru berisi nama-nama tokoh yang bakal menduduki jabatan di kabinet Prabowo-Gibran. Pada poster itu, muncul nama Ridwan Kamil sebagai Menteri PUPR.

Selain itu, turut beredar pula pesan di WhatsApp tentang susunan kabinet Prabowo-Gibran. Dalam versi ini, Menteri PUPR diampu oleh Eddy Soeparno.

Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, angkat soal bocornya daftar nama yang akan mengisi pos-pos menteri dalam kabinet baru pemerintahan selanjutnya pada 2024–2029.

"Sependek pengetahuan saya, belum ada pembahasan mendetail tentang nama-nama," kata Drajad ketika dihubungi Tempo, Selasa, 20 Februari 2024.

AMELIA RAHIMA SARI | DEFARA DHANYA

Pilihan Editor: Menteri PUPR Targetkan Pemenang Lelang PSN Tol Getaci Akan Diumumkan Tahun Ini

Berita terkait

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

6 menit lalu

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

Ganjar berharap masyarakat sipil bisa ikut memberikan catatan kritis pada pemerintahan Prabowo nanti.

Baca Selengkapnya

Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan sebelum Prabowo Dilantik

10 jam lalu

Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan sebelum Prabowo Dilantik

Orang-orang dekat Prabowo menceritakan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai DPR.

Baca Selengkapnya

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

12 jam lalu

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

Wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo sudah beberapa kali mencuat. DPA bisa jadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

13 jam lalu

Pendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Pakar memperkirakan Prabowo akan berhati-hati dalam memilih menteri agar tidak ada kesalahan saat bertugas nanti.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Sukarno Bukan Milik Satu Partai, Apa Tanggapan PDIP?

13 jam lalu

Prabowo Sebut Sukarno Bukan Milik Satu Partai, Apa Tanggapan PDIP?

Basarah menganggap pernyataan Prabowo itu membuktikan keberhasilan PDIP mengembalikan status, peran, dan nama baik Sukarno.

Baca Selengkapnya

Bertolak ke Sultra, Jokowi Bakal Resmikan Jalan hingga Bendungan

14 jam lalu

Bertolak ke Sultra, Jokowi Bakal Resmikan Jalan hingga Bendungan

Jokowi dan rombongan direncanakan mendarat di Pangkalan TNI Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan pada Ahad sore.

Baca Selengkapnya

Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Klaim Tak Ada Komunikasi yang Mandek dengan PDIP

15 jam lalu

Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Klaim Tak Ada Komunikasi yang Mandek dengan PDIP

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan tidak ada komunikasi yang macet antara Prabowo dengan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi Getol Gowes Sepeda di CFD Jakarta

17 jam lalu

Kala Jokowi Getol Gowes Sepeda di CFD Jakarta

Di Bundaran HI, Jokowi berhenti sejenak untuk beristirahat dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

20 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

21 jam lalu

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

Zulhas menceritakan bagaimana Prabowo bersama tim dan koalisinya secara gigih bertarung dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya