Mirae Asset: Lebih Cepat Pemilu Rampung, Iklim Investasi akan Lebih Positif

Selasa, 20 Februari 2024 17:17 WIB

Sejumlah pelajar berkunjung dan berfoto di ruang utama lantai Bursa Efek Infonesia, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2024. Berdasarkan data RTI Business, IHSG terpantau naik 0,30 persen atau 21,82 poin ke 7.269,23 pada pukul 09.02 WIB. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi iklim investasi dan pasar modal akan positif setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lebih cepat selesai. Artinya, ketidakpastian dan kekhawatiran terkait berlarutnya proses pemilihan pemimpin negara lima tahun ke depan pun berakhir.

Menurut Chief Economist Mirae Asset, Rully Arya Wisnubroto, pemilihan presiden satu putaran akan meyakinkan pelaku industri dan bisnis dalam mengambil keputusan ekspansif.

“Prediksi positif pada iklim investasi tersebut dibarengi dengan faktor prediksi dipangkasnya BI (Bank Indonesia) rate pada semester II 2024,” kata Rully di kantor Mirae Asset Sekuritas, Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Februari 2024.

Saat ini, kata dia, Pemilu 14 Februari 2024 sudah menunjukkan sinyal unggulnya salah satu pasangan calon. Perolehan suara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melampaui 50 persen. Artinya, berada di atas batas yang jauh untuk disusul oleh pasangan calon lain, sekaligus berpotensi menggugurkan potensi Pemilu dua putaran. Prediksi ini berdasar pada hasil hitung cepat beberapa lembaga survei. Namun, hasil finalnya akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Maret.

Meskipun demikian, kata Rully, faktor makro ekonomi eksternal lebih berpengaruh terhadap makro ekonomi domestik daripada faktor Pemilu terhadap makro ekonomi dalam negeri.

Advertising
Advertising

Di sisi lain, ada sejumlah faktor yang juga memengaruhi kondisi makro ekonomi Indonesia. Misalnya perkembangan inflasi di negara-negara ekonomi maju yang menentukan arah suku bunga, stabilitas inflasi dalam negeri, serta neraca luar negeri dan neraca fiskal.

Ia menambahkan satu faktor lain yang mendasari optimisme tersebut adalah prediksi belanja pemerintahan yang lebih fokus menjaga stabilitas makroekonomi. Dia juga mencatat beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Sebut saja misalnya kondisi geopolitik yang masih penuh dengan ketidakpastian.

Faktor tersebut adalah potensi penurunan harga komoditas karena beberapa sebab. Mulai dari prediksi perlambatan ekonomi di Cina dan tingkat global, inflasi Amerika Serikat yang dapat lebih tinggi daripada ekspektasi, serta berlanjutnya ketidakpastian ekonomi akibat Pemilu.

"Ke depannya, momentum politik lain yang masing ditunggu publik adalah ketika pembentukan kabinet yang akan menunjuk menteri-menteri dan pejabat negara lainnya," kata dia.

Pilihan Editor: Nike Akan PHK 1.600 Karyawan, Apa Saja Pemicunya?

Berita terkait

Paytren Dicabut OJK, Apa Itu Investasi Syariah? Simak Penjelasan Ekonom Celios

3 jam lalu

Paytren Dicabut OJK, Apa Itu Investasi Syariah? Simak Penjelasan Ekonom Celios

Manajer investasi usaha bidang konvensional berpatokan pada pasar bebas.

Baca Selengkapnya

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

16 jam lalu

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

Pemerintah terkesan tidak serius dalam penerapan standar keamanan untuk perusahaan smelter ataupun investor asing yang masuk ke Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

19 jam lalu

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

Yusuf Mansyur mengklaim investasi syariah paytren tidak menjadi tempat pencucian uang, dia tidak tergoda dengan uang yang dianggap tidak benar

Baca Selengkapnya

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

1 hari lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

1 hari lalu

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus konsisten menerapkan kualitas hasil produksi jika ingin bisa bertahan di tengah dinamika ekonomi.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

2 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

2 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

BI Beberkan Langkah Sinergi Pengendalian Inflasi

2 hari lalu

BI Beberkan Langkah Sinergi Pengendalian Inflasi

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan pihaknya terus memperkuat sinergi dan mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya