Beras Langka dan Mahal, Menteri Pertanian Ungkap Strategi Genjot Poduksi Padi Dalam Negeri

Selasa, 20 Februari 2024 07:04 WIB

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, rencana program dan kegiatan tahun 2024 serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim telah menyiapkan sejumlah rencana untuk menggenjot produksi padi di dalam negeri. Rencana itu disiapkan di tengah refocusing anggaran yang dilakukan Kementerian Pertanian akibat anggaran belanja tambahan yang diajukan pada 2023, gagal cair.

"Kami lakukan langkah refocusing anggaran. Anggaran yang tidak produktif kami alihkan ke yang produktif, beli benih, karena sekarang sudah mulai turun hujan," ujar Amran Sulaiman dalam keterangannya di Kantor Kementerian Koordintor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK pada Senin, 19 Februari 2024.

Amran Sulaiman menjelaskan, refocusing anggaran yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk menggenjot produksi padi akan difokuskan pada tiga hal. Pertama, Kementerian Pertanian akan membenahi persoalan pupuk. Melalui refocusing anggaran, ia ingin memastikan ketersediaan pupuk subsidi.

Dia mencatat, rata-rata kebutuhan pupuk bersubsidi secara nasional mencapai 9,55 juta ton setiap tahunnya. Namun, dia mengakui bahwa anggarannya hanya mencukupi untuk menyediakan 4,7 juta ton pupuk bersubsidi pada tahun ini.

Ketersediaan pupuk bersubsidi ini, kata Amran, akan semakin diperkuat dengan adanya penambahan anggaran yang diajukan Presiden Joko Widodo sebesar. "Ditambah oleh (tambahan anggaran) bapak presiden (sebesar) Rp 14 trilliun," ujar Amran Sulaiman.

Advertising
Advertising

Selanjutnya: Kedua, Kementerian Pertanian akan menggenjot....

<!--more-->

Kedua, Kementerian Pertanian akan menggenjot upaya pompanisasi. Pompanisasi adalah sistem irigasi yang memanfaatkan air bawah tanah untuk mengairi lahan pertanian dengan pompa air. "Seperti Bengawan Solo, kita pompa airnya supaya naik," kata Amran Sulaiman.

Selanjutnya, Amran Sulaiman mengatakan, Kementerian Pertanian juga akan melakukan ekstensifikasi lahan sawah ke lahan rawa, khususnya yang berada di luar Jawa. "Lahan rawa kita garap. Di luar Jawa, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah," ucap dia.

Adapun Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan produksi komoditas beras terus menurun. Secara historis, ia menjelaskan tren produksi beras pada periode 2021 hingga 2023 menurun. BPS mencatat pada periode tersebut, mulai September hingga Desember, produksi beras selalu turun.

"Tetapi ada catatan bahwa 2023 terjadi penurunan produksi beras kalau dibandingkan tahun sebelumnya selama periode September-Desember terjadi penurunan 0,06 juta ton," kata Amalia.

Sedangkan untuk periode Oktober sampai Desember terjadi penurunan produksi beras sebanyak 0,59 juta ton. Sementara sepanjang 2023, BPS memperkirakan penurunan produksi beras mencapai 0,65 juta ton.

Oleh sebab itu, ia mengatakan sejak Juli 2023 ini memang terjadi defisit produksi beras. Namun, data tersebut belum mencakup data impor, di mana di Desember diperkirakan terjadi defisit tertinggi yaitu 1,45 juta ton.

YOHANES MAHARSO | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Garuda Indonesia Tebar Diskon Tiket Pesawat hingga 80 Persen, Tersedia Lebih dari 10 Ribu Kursi

Berita terkait

Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

2 hari lalu

Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

2 hari lalu

Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.

Baca Selengkapnya

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

3 hari lalu

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.

Baca Selengkapnya

Mentan Ajak Semua Pihak Awasi Pengecer dan Distributor Pupuk Nakal

3 hari lalu

Mentan Ajak Semua Pihak Awasi Pengecer dan Distributor Pupuk Nakal

Semua pihak diminta berkontribusi pada merah putih di sektor pangan, termasuk para wartawan

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

4 hari lalu

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

4 hari lalu

Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

Pengadilan baru saja mencabut izin penanaman komersial padi Beras Emas atau Golden Rice hasil rekayasa genetika di Filipina.

Baca Selengkapnya

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

4 hari lalu

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 bisa menjadi basis.

Baca Selengkapnya

Rupiah Menguat ke Level Rp 16.025 per Dolar AS

4 hari lalu

Rupiah Menguat ke Level Rp 16.025 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat dalam penutupan perdagangan hari ini ke level Rp 16.025 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 Tumbuh, Tertinggi Sejak 2015

5 hari lalu

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 Tumbuh, Tertinggi Sejak 2015

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 yang tercatat 5,11 persen secara tahunan

Baca Selengkapnya

Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh

5 hari lalu

Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh

Pemerintah melalui Perum Bulog menaikkan harga eceran tertinggi atau HET untuk beras SPHP, dari Rp10.900 menjadi Rp12.500 per kilogram sejak 1 Mei 2024

Baca Selengkapnya