Debat Capres Terakhir soal Ketenagakerjaan, Anies Janjikan Lapangan Kerja Berkualitas

Selasa, 30 Januari 2024 08:10 WIB

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat mengikuti debat Cawapres ke empat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menggelar Debat Pilpres 2024 kelima pada akhir pekan ini, Ahad, 4 Februari 2024. Debat ini akan mempertemukan tiga kandidat calon presiden (Capres), yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Ada sejumlah tema yang diusung dalam sesi debat terakhir ini, yaitu kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Lantas, apa saja visi misi Capres-Cawapres nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) di bidang ketenagakerjaan? Simak ulasannya berikut:

Dalam dokumen program kerjanya, Amin memasukkan isu ketenagakerjaan dalam agenda misi 2. Dalam agenda ini, Amin menyebut keinginan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung koperasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global.

Khusus isu ketenagakerjaan, Amin menjanjikan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Amin menawarkan 11 poin program kerja. Pertama, menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru, termasuk pekerjaan hijau atau green jobs pada 2025-2029.

Advertising
Advertising

Kedua, menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor. Dalam hal ini termasuk sektor industri manufkatur guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,45 persen pada Februari 2023 menjadi 3,5 persen hingga 4 persen pada 2029.

Ketiga, melakukan pemetaan kebutuhan (jumlah dan kompetensi) tenaga kerja di masa mendatang. Selain itu, menyiapkan suplai tenaga kerja yang sesuai melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan dunia pendidikan.

Keempat, membentuk Skill Development Fund di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Program ini bekerja sama dengan asosiasi industri untuk mempercepat pelatihan kerja dan mengembangkan profesi dan bisnis. Kelima, menaikkan batas tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) secara rasional untuk mendorong industri komponen lokal dalam membuka lapangan kerja berkualitas melalui pelibatan dunia usaha.

Keenam, menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menurunkan proporsi pekerja sektor informal dari 60,12 persen pada Februari 2023 menjadi 50 persen pada 2029. Ketujuh, penegakkan peraturan ketenagakerjaan untuk menata peran tenaga kerja asing (TKA), termasuk dengan memberantas TKA ilegal.

Kedelapan, mendorong dunia usaha merekrut dan menstimulasi lebih banyak tenaga kerja lokal, termasuk dengan pembatasn dan disinsentif penggunaan TKA yang berlebihan. Kesembilan, membangun ekosistem kewirausahaan nasional yang mampu melahirkan berbagai usaha rintisan (start up) dan pengusaha muda di berbagai bidang, khususnya sektor industri kreatif.

Program kerja selanjutnya, memberikan dukungan permodalan bagi wirausahawan muda untuk menekann tingkat pengangguran terbuka. Terakhir, Anies dan Muhaimin memastikan setiap proyek pemerintah melibatkan tenaga kerja lokal dengan pendekatan padat karya untuk program tertentu.

Pilihan Editor: Visi Misi Ketenagakerjaan Ganjar dan Mahfud MD: 17 Juta Lapangan Kerja Baru, Buruh Sejahtera

Berita terkait

Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

11 jam lalu

Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

Pernyataan Prabowo bisa menjadi hambatan psikologi politik yang serius di kemudian hari, untuk menjalin hubungan dengan Megawati.

Baca Selengkapnya

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

11 jam lalu

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

Wacana pembentukan kementerian baru di pemerintahan Prabowo-Gibran menuai kritik karena dianggap boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

12 jam lalu

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

Prabowo mengatakan dirinya hanya butuh 3-4 tahun untuk menyejahterakan Indonesia. Ini janji Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

12 jam lalu

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

12 jam lalu

Kata Pengamat soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

Pengamat Politik Ujang Komarudin tidak melihat pernyataan Prabowo terkait Bung Karno milik satu partai sebagai sindiran terhadap PDIP.

Baca Selengkapnya

Ketum Golkar soal Jatah Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Tunggu Tanggal Mainnya

13 jam lalu

Ketum Golkar soal Jatah Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Tunggu Tanggal Mainnya

Airlangga Hartarto meminta semua pihak menunggu proses pembentukkan kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

13 jam lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

PKS Soal Rencana Penambahan Kementerian: Jangan Sampai Uang Habis untuk Gaji Karyawan

14 jam lalu

PKS Soal Rencana Penambahan Kementerian: Jangan Sampai Uang Habis untuk Gaji Karyawan

Respons PKS soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambah jumlah kementerian.

Baca Selengkapnya

PPP Tak Sepakat Pernyataan Prabowo Minta Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu

15 jam lalu

PPP Tak Sepakat Pernyataan Prabowo Minta Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu

Respons PPP soal pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta pihak yang tak mau kerjasama agar tidak menganggu pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya

Respons Senada PKS dan Ganjar soal Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu

15 jam lalu

Respons Senada PKS dan Ganjar soal Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengingatkan Prabowo mengenai fungsi kontrol yang harus tetap dilakukan dalam pemerintahannya.

Baca Selengkapnya