TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengguyur bantuan langsung tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan untuk 18,8 juta keluarga sebesar masing-masing Rp 200 ribu per bulan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal sumber dananya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan butuh anggaran Rp 11,25 triliun untuk merealisasikan program BLT Mitigasi Risiko Pangan. Sebagai informasi, bantuan ini diberikan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama 3 bulan.

Bantuan ini diberikan mulai Januari hingga Maret. Namun, penyaluran bulan Januari dan Februari akan digabung.

"Karena ini (Januari) sudah hampir selesai, tapi dari Kemensos untuk pengurusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), penggunaan dana, dan appointment terhadap PT Pos" kata Sri Mulyani di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Senin, 29 Januari 2024.

Seperti diketahui, BLT Mitigasi Risiko Pangan akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia (Persero). Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan anggaran bantuan langsung tunai ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi di masyarakat dan global," kata Febrio di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Senin, 29 Januari 2024.

Febrio menuturkan, pihaknya akan mencarikan anggaran untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan tersebut. Jadi, ujar dia, APBN itu fleksibel.

"Dan kita selalu antisipasi kebutuhan-kebutuhan," tutur Febrio.

Febrio menegaskan, pihaknya selalu menggunakan istilah shock absorber untuk APBN. Jadi, kata dia, APBN selalu siap jika ada kebutuhan di masyarakat karena gejolak di pasar global.

Pilihan Editor: Segini Gaji Anggota KPPS yang Disorot Usai Konsumsi dan Uang Transport Diduga Disunat