TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah langkah pemerintah untuk mengendalikan inflasi sesuai target di kisaran 1,5 - 3,5 persen pada 2024. Bagaimana caranya?

Airlangga menuturkan, High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada hari ini telah menyepakati sejumlah langkah strategis dan konsisten untuk menjaga inflasi. Pertama, adalah kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kedua, mengendalikan inflasi volatile food agar dapat terkendali di bawah 5 persen, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, aneka bawang," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Senin, 29 Januari 2024.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan menjaga ketersediaan pasokan dengan distribusi pangan. Ini untuk mitigasi risiko jangka pendek, mengantisipasi pergeseran musim panen, dan menjaga harga pangan menjelang hari besar keagamaan.

"Kemudian memperkuat ketahanan pangan dengan mengamankan produktivitas," tutur Airlangga.

Dia melanjutkan, ketersediaan data juga diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan dan mencegah inflasi. Selain itu, perlu memperkuat strategi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, serta komunikasi untuk menjaga ekspektasi Inflasi.

"Kemudian pemerintah juga telah memutuskan program bantuan pangan," papar Airlangga.

Dia menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah memberikan bantuan beras sebesar 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini, kata dia, diberikan sampai sebelum Juni 2024.

"Dan bantuan langsung tunai (BLT) dengan judul Mitigasi Risiko Pangan untuk 3 bulan," ucap Airlangga. "Besarnya Rp 200 ribu per bulan."

Adapun BLT ini menyasar 18,8 juta KPM dengan anggaran sekitar Rp 11,25 triliun. Bantuan ini akan mulai diberikan hingga Maret 2024.

Airlangga menyebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui bantuan ini, dengan evaluasi selama 3 bulan. "Nanti kita evaluasi, baru berikutnya kita lihat kembali," ucap dia.

Pilihan Editor: BLT Terbaru Jokowi Rp 200 Ribu per Bulan untuk 18,8 Juta Keluarga, Anggaran Tembus Rp 11, 25 Triliun