Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Ditarget Beres Pertengahan Tahun
Reporter
Adinda Jasmine Prasetyo
Editor
Khairul anam
Jumat, 26 Januari 2024 21:07 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menyebut Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditargetkan terbentuk pertengahan tahun ini. Pemerintah menyiapkan pembentukan lembaga baru tersebut lewat Peraturan Presiden.
"Draft-nya sudah ada, tinggal tunggu jadwalnya. Target kami kuartal kedua tahun ini bisa selesai,” ujar Semuel dalam agenda "Ngopi bareng Kominfo" di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, pada Jumat, 26 Januari 2024.
Selanjutnya, mengacu pada aturan yang tertuang di Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), lembaga ini akan mulai beroperasi pada Oktober 2024. “Targetnya badan ini harus beroperasi Oktober sesuai UU PDP,” Semuel melanjutkan.
Jika melansir dari UU nomor 27 tahun 2022 tentang PDP, dalam Pasal 58 ayat 1 disebutkan jika lembaga pengawas PDP bertugas tidak hanya menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi masyarakat, tetapi, juga melakukan penegakan hukum administratif UU Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi.
Lebih lanjut, Semuel juga menegaskan jika nantinya Komisi PDP merupakan lembaga independen yang berada di bawah Presiden langsung.
“Diamanatkan pada Pasal 58 UU PDP, tidak boleh keluar dari situ. Itu badan independen sendiri di bawah Presiden,” ujar Semuel.
Meskipun pada tahap awal, laporan dari lembaga tersebut akan disampaikan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keputusan ini diambil karena diperlukan beberapa penyesuaian, termasuk rekrutmen dan pengembangan standar operasional dan prosedur (SOP), sebelum lembaga tersebut dapat berfungsi sepenuhnya.
Sebagai catatan, UU Perlindungan Data Pribadi telah disetujui dan disahkan oleh DPR bersama pemerintah pada bulan September tahun 2022. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) PDP merupakan peraturan turunan dari UU nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang telah disusun sejak UU tersebut disahkan.
ADINDA JASMINE PRASETYO
Pilihan Editor: Luhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet
