TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menyinggung soal mafia tanah dalam debat semalam.

Gibran mendapatkan pertanyaan soal strategi untuk mengembalikan tujuan reforma agraria sesuai amanat konstitusi. Dia menjawab, pihaknya akan memperkuat dan menyempurnakan program reforma agraria.

Wali Kota Solo itu lalu mencontohkan program yang sudah ada, yakni one map policy (kebijakan satu peta nasional). "Ini sangat-sangat berguna sekali untuk mengurangi konflik-konflik sengketa tanah, mafia tanah, dan lain-lain," ucap dia dalam Debat Cawapres pada Minggu malam, 21 Januari 2024 yang dipantau secara daring dari YouTube Tempodotco.

Ihwalnya, kata dia, database peta sudah digital. Menurut Gibran, batas-batas tanah juga sudah jelas dalam one map policy.

"Sudah terkait secara semua di database ini akan sangat-sangat mengurangi yang namanya mafia tanah," tutur putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Gibran menyebut digitalisasi menjadi kunci bagi reforma agraria. Dia yakin, digitalisasi akan bisa mengurangi konflik-konflik pertanahan.

Lebih lanjut, ia kembali mencontohkan program yang menurutnya sudah berhasil di era Jokowi. Salah satunya program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah membagikan 110 juta sertifikat tanah.

Ia mengklaim sebelum ada program ini, hanya 500 ribu sertifikat yang bisa dibagikan. Sebagai informasi, PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan.

"Lalu sekarang juga sudah ada program redistribusi tanah. Tanah dan lain-lain disimpan di bank tanah untuk nanti distribusi ulang kepada misalnya para pengusaha lokal, petani lokal, dan lain-lain," tutur Gibran.

Pilihan Editor: Prabowo Puji Gibran Paham Ekonomi Usai Debat Cawapres dengan Tema Lingkungan Hidup, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat