Terkini Bisnis: Menteri Kabinet Indonesia Maju Bantah Sri Mulyani Mundur, Ada Apa Jokowi Minta Matangkan Rencana Pemindahan ASN ke IKN

Reporter

Minggu, 21 Januari 2024 12:18 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak tersenyum saat menghindar dari kejaran wartawan kepresidenan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 19 Januari 2024. Sri Mulyani tidak membenarkan atau membantah soal isu mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia juga tidak menjawab soal isu perselisihan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi bisnis hingga Minggu siang, 21 Januari 2024 dimulai dengan belum adanya konfirmasi atas kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur.

Kemudian informasi mengenai pajak hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa tetap berada di kisaran 40-75 persen. Namun, pemerintah akan menyiapkan insentif fiskal untuk usaha jenis ini.

Selain itu berita tentang Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta persiapan untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur segera dimatangkan. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Ramai-Ramai Menteri Jokowi Bantah Kabar Mundurnya Sri Mulyani dari Kabinet

Kabar mengenai mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi semakin kencang berhembus. Meski begitu, belum ada konfirmasi mengenai kebenaran isu tersebut.

Advertising
Advertising

Sri Mulyani yang ditemui di Istana Negara pada Jumat pagi, 9 Januari 2024 memilih untuk irit bicara kepada awak media. Pagi itu, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengikuti rapat kabinet Presiden Jokowi mengenai pajak hiburan dan dana pendidikan. Saat ditanya mengenai isu tersebut, dia tidak membantah maupun membenarkan.

“Hari ini kerja. Saya bekerja aja,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Istana Negara usai rapat kabinet pada Jumat, 19 Januari 2024. Menteri Keuangan itu terus berjalan dan memasuki mobilnya di tengah serbuan pertanyaan yang dilemparkan jurnalis.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Pajak Hiburan Tetap, Airlangga: Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal

Pajak hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa tetap berada di kisaran 40-75 persen. Namun, pemerintah akan menyiapkan insentif fiskal untuk usaha jenis ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah telah menggelar Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 19 Januari 2024. Rapat ini membahas soal polemik pajak hiburan.

"Salah satu keputusannya adalah pemerintah akan memberikan insentif fiskal terhadap PPh (pajak penghasilan) Badan atas penyelenggara jasa hiburan," ucap Airlangga dalam keterangan resminya, dikutip pada Minggu, 21 Januari 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Jokowi Minta Segera Matangkan Rencana Pemindahan ASN ke IKN, Ada Apa?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta persiapan untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur segera dimatangkan. Permintaan itu disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Lantas apa alasan Jokowi mendesak persiapan rencana pemindahan ASN ke IKN ini disegerakan?

Sebelumnya, permintaan itu disampaikan Jokowi kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat terbatas soal Rancangan Undang Undang Daerah Kekhususan Jakarta di Kompleks Istana Negara Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Usai rapat, kepada media Azwar mengaku diberi waktu 15 hari.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pilihan Editor: Jokowi Bantah Isu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan Mundur dari Kabinet Indonesia Maju

Berita terkait

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

12 menit lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

1 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

3 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

4 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

5 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

6 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Lengkapi Bukti Kasus Pembubaran Ibadah di Gereja oleh ASN, Galaruwa Desak Bareskrim Gali Motif Intoleransi

6 jam lalu

Lengkapi Bukti Kasus Pembubaran Ibadah di Gereja oleh ASN, Galaruwa Desak Bareskrim Gali Motif Intoleransi

Perkumpulan Galaruwa kembali melengkapi bukti perihal laporan atas dugaan intoleransi ke Bareskrim Polri perihal kasus pembubaran ibadah.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

6 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

6 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

7 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya