TEMPO.CO, Jakarta - Debat cawapres (calon wakil presiden) kedua atau rangkaian debat calon presiden dan wakil presiden keempat Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada akhir pekan ini, Ahad, 21 Januari 2024. Debat akan mempertemukan tiga kandidat calon wakil presiden (cawapres), yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Debat mengusung tema "Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam (SDA), Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa".

Mari kita tengok visi-misi kedaulatan pangan dari pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dalam dokumen visi misinya, mereka ingin menciptakan pangan terjamin, terjaga, terjangkau, dan terdiversifikasi.

“Menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri, aman, berkualitas, murah, dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal serta mendukung Desa Mandiri Pangan,” demikian tertulis dalam dokumen visi-misi Ganjar-Mahfud dikutip pada Jumat, 19 Januari 2024.

Ganjar-Mahfud akan memastikan pangan murah melalui stabilisasi harga pangan. Mereka akan mendukung alat sistem pertanian modern dan sarana prasarana, benih unggul, pupuk berkualitas, murah, dan tepat waktu. Mereka juga berjanji akan memperbanyak sistem pengairan (waduk, bendungan, embung dan irigasi), jalan usaha tani yang memadai, fasilitas cold storage, serta pengolahan dan pemasaran hasil tani, ikan, maupun ternak terintegrasi.

Untuk mewujudkan industri pangan berkelanjutan dan berdaya saing, Ganjar-Mahfud akan mengutamakan sumber pangan lokal. Yaitu dengan mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah melalui fasilitasi penelitian dan teknologi pangan ramah lingkungan.

Lebih lanjut, Ganjar-Mahfud ingin menciptakan lahan subur untuk petani. Caranya, dengan menghentikan alih guna lahan, dan memastikan lahan subur dan lahan produktif diberikan kepada petani kecil dan buruh tani, serta diperkuat dengan pengelolaan tata ruang yang adil dan berkelanjutan. Terakhir, mereka memiliki misi, yakni mensejahterakan petani, peternak, dan nelayan.

“Meningkatkan nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan kesejahteraan peternak, disertai dengan kebijakan perdagangan yang pro produksi dalam negeri,” tulis dokumen tersebut.

DEFARA DHANYA PARAMITHA

Pilihan Editor: Pemerintah Disebut Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan, SPI: Impor 3,3 Juta Ton Beras Terbesar sepanjang Sejarah