TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sebanyak 36,67 persen dana proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke aparatur sipil negara alias ASN hingga politikus. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, buka suara soal ini.

"Sebenarnya hal tersebut bukan hal yang baru," ujar Ronny kepada Tempo, Jumat malam, 12 Januari 2024. "Secara kasat mata bisa dilihat dari tingginya Incremental Capital Output Ratio atau ICOR kita yang mencapai angka 7."

Sebagai informasi, ICOR adalah nilai rasio produktivitas investasi. Menurut catatan Koran Tempo Edisi 28 Desember 2023, tren ICOR yang tinggi terjadi setidaknya mulai 2015 pada awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Kala itu, nilai ICOR yang sebesar 4,9 pada 2014 naik ke 6,64. Angka tersebut sempat turun tipis pada tahun-tahun berikutnya, tapi kembali meningkat ke 8,61 pada 2021. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, lalu mengumumkan ICOR Indonesia per Maret 2023 telah mencapai 7,6.

Ronny menyebut, tingginya skor ICOR Indonesia karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. "Salah satu sebabnya adalah Pungli (pungutan liar) dan korupsi," tuturnya.

Ia pun tak heran jika investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek tersebut

Potensi Kerugian

Ronny menuturkan, potensi kerugiannya secara kasat mata adalah seperti yang disampaikan PPATK yakni 36,7 persen. Contohnya jika PSN bernilai Rp 100 triliun, maka Rp 36,7 triliun menguap ke kantong pribadi ASN dan politikus.

Dilansir dari Antara, sebanyak 190 proyek strategis nasional telah rampung sepanjang 2023 dengan total investasi sebesar Rp 1.515,4 triliun. Adapun 36,7 persen dari total investasi tersebut adalah Rp 556,15 triliun.

"Nah, dengan angka itu sangat wajar kiranya ICOR kita sangat tinggi, yakni 7 persen-an, karena biaya investasi sangat mahal," ucap Ronny.

Ia menjelaskan, nilai ICOR tersebut artinya berarti butuh investasi sebesar 7 persen untuk mendapatkan 1 persen pertumbuhan. Dengan begitu, untuk mendapatkan pertumbuhan 5 persen per tahun, butuh belanja sebesar 35 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Mengapa bisa begitu? Karena 36,7 persennya ternyata tidak dibelanjakan secara produktif, tapi parkir di kantong pribadi ASN dan politisi, yang biasanya mereka gunakan untuk berfoya-foya di Singapura dan negara lain misalnya," tutur Ronny.

Sebelumnya diberitakan, PPATK menemukan ada dugaan tindak pidana korupsi pada proyek strategis nasional. Namun, PPATK tak membeberkan PSN apa saja yang dimaksud.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis PPATK, sebanyak 36,81 persen dari total dana subkontraktor dapat diidentifikasikan sebagai transaksi terkait dengan operasional pembangunan PSN.

"Sedangkan sekitar 36,67 persen diduga tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dipantau dari YouTube resmi PPATK pada Jumat.

Ivan menjelaskan, hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek, menemukan aliran dana ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai ASN hingga politikus, serta digunakan untuk membeli aset dan berinvestasi oleh para pelaku.

Tempo telah meminta konfirmasi soal temuan PPATK kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Namun Wahyu Utomo selaku Ketua KPPIP, serta Suroto selaku Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP belum berkomentar hingga berita ini ditulis.

AMELIA RAHIMA | CAESAR AKBAR | ANTARA

Pilihan Editor: Usai Mendapat Skor 11 dari Anies, Prabowo Bertanya ke Pengusaha: Berapa Nilai Saya?