TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut ada ‘orang dalam’ (ordal) Prabowo Subianto di berbagai proyek pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan. Anies menyampaikan itu saat debat ketiga calon presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 6 Januari 2024.

Awalnya Anies mengatakan, seorang pemimpin negara harus mempunyai standar etika yang tinggi karena harus mengambil keputusan-keputusan sulit. Tapi kenyataannya, menurut dia, ada praktik-praktik yang melanggar etika, salah satunya dengna adanya ordal pada sebuah proyek yang sedang dijalankan.

“Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak di Kemenhan, banyak orang dalam di pengadaan alutsista. PT Teknologi Militer Indonesia (TMI), Indonesia Defense Security, lalu orang dalam di pengelolaan food estate,” kata Anies kepada Prabowo.

Lalu siapa sebetulnya pemilik TMI? Apa hubungannya dengan Prabowo?

Dikutip dari laman resminya, TMI merupakan perusahaan yang didirikan sebagai platform strategis dalam penyediaan teknologi inovatif untuk meningkatkan kemampuan sektor pertahanan dan keamanan nasional, serta integrator sistem untuk manajemen pertempuran dengan cara mewujudkan pengembangan teknologi militer yang maju. Perusahaan yang beralamat di Gedung Ratu Prabu 1 Lantai 1, Jalan Letjen TB Simatupang Kavling 20, Cilandak-Jakarta itu memiliki visi ingin menjadi yang terdepan dalam manajemen teknologi militer dan penyedia solusi untuk beragam kebutuhan sistem misi berbasis teknologi dan perangkat lunak.

Untuk mewujudkan visinya, PT TMI memiliki tiga misi. Pertama, merancang dan merekayasa alutsista dalam kekuatan dan keandalan sistem pertahanan negara. Kedua, melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, terutama terkait Kemenhan dalam mengembangkan kemandirian alutsista. Terakhir, menjadi mitra terpercaya dan bereputasi dalam memberikan solusi terhadap permasalahan alutsista.

PT TMI mengaku telah menjalin kemitraan dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Perindustrian TNI Angkatan Darat (Pindad) (Persero), PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia (Persero), PT Lembaga Elektronika Nasional (LEN) Industri (Persero), dan PT Dirgantara Indonesia (Persero). TMI juga mencantumkan nama perusahaan lain yang telah mereka ajak sama, yaitu PT Daya Radar Utama (DRU) Shipyard, PT Batamec Shipyard, PT Citra Shipyard, PT Infoglobal Teknologi Semesta, PT Multi Ocean Shipyard, PT Tesco Indomaritim, PT Datareka Integrasia, National Ship Design and Engineering Center (NaSDEC), PT Terafulk Megantara Design, dan PT LAPI Divusi.

Kata Pengamat Militer soal Peran PT TMI di Proyek Alutsista

Pengamat militer, Beni Sukadis menuturkan, PT TMI bergerak di bidang konsultasi transfer teknologi (offset).

“Artinya, PT TMI kemungkinan besar berperan dalam melaksanakan kajian dan analisis kebutuhan alih teknologi alutsista untuk TNI,” ucap Beni kepada Tempo, Selasa, 9 Januari 2024.

Dia menjelaskan, kajian tersebut tentu dilakukan dengan melibatkan para ahli militer dan pakar teknologi dari berbagai bidang terkait. Hasilnya digunakan sebagai basis dalam menyusun rencana pengadaan alutsista dan analisis peluang transfer teknologi.

“Namun yang jadi persoalan, apa dan bagaimana peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP),” ujarnya.

Dia mengungkapkan, KKIP berada di bawah presiden dan dipimpin oleh Menteri Pertahanan (Menhan) sebagai pelaksana harian (Plh). KKIP bertugas sebagai otoritas yang memberikan rekomendasi dalam pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

“Jika benar PT TMI menyelenggarakan konsultasi transfer teknologi, bisa jadi tumpang tindih dengan tugas pokok KKIP. Selain itu, PT TMI sebagai perusahaan yang berorientasi bisnis tentu akan menerima honor dalam pekerjaan yang dilakukan tersebut,” kata Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) itu.

Dia mengatakan, status PT TMI adalah entitas di bawah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kemenhan.

“Dengan kata lain, ada dualisme entitas dalam manajemen dan pengembangan industri pertahanan, yaitu KKIP di bawah Presiden dan satu lagi PT TMI di bawah Menhan,” ucap Beni.

Beberapa nama tercatat sebagai direksi dan komisaris dalam TMI. Di antaranya adalah Harsusanto (direktur utama), Satrio Dimas Aditya (direktur), Setia Boedi Hoesodo (direktur), Wicaksono Aji (direktur), Angga Raka Prabowo (direktur), Judi Magio Yusuf (komisaris), Nugroho Widyotomo (komisaris), dan Glenny H Kairupan (komisaris utama). Glenny merupakan pensiunan jenderal, seangkatan dengan Prabowo di Akabri (1970), dan oleh Prabowo diakui sebagai kawan dekatnya.

MELYNDA DWI PUSPITA