Beda Pendapat, Anies Percepat Pensiun Dini PLTU Batu Bara, Prabowo Mau Bertahap

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Khairul anam

Selasa, 9 Januari 2024 16:22 WIB

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat mengikuti debat ketiga Calon Presiden 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 January 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Tim pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berbeda pendapat soal pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Tim 01 ingin mempercepat pensiun dini PLTU jika terpilih dalam Pilpres mendatang. Sementara Prabowo-Gibran ingin menjalankannya secara bertahap.

Juru Bicara Tim Amin, Irvan Pulungan, mengatakan percepatan pensiun dini PLTU penting dilakukan.

"Khusunya pada PLTU yang oversupply, seperti PLTU Suralaya, Cirebon, Indramayu, Pelabuhan Ratu, dan Cilacap. Sudah bisa mulai dipikirkan mau ditutup atau tidak," kata Irfan dalam diskusi publik tentang Transisi Energi Berkealilan yang digelar di Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.

Selain PLTU batu bara yang oversupply, kata Irvan, PLTU yang perlu segera dipensiunkan adalah PLTU batu bara di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Terutama PLTU yang menggunakan mesin bekas atau turbin lama yang menggunakan batubara kalori rendah.

"Ini perlu dihentikan. Tapi perlu disiapkan alternatif pembangkit baru, seperti pembangkit energi baru terbarukan," ujar Irvan.

Advertising
Advertising

Sementara itu, Juru Bicara Tim Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan pensiun dini PLTU batu bara masih terkendala sejumlah hal. Pertama, kendala pembiayaan.

Pensiun dini PLTU batu bara butuh biaya besar. Misalnya untuk pensiun PLTU Cirebon, Eddy mengatakan, butuh dana Rp 13 triliun. Karena itu, perlu mencari pendanaan lebih dulu.

"Kami mencoba realistis, bukan populis," ujar Eddy. "Langsung mempensiunkan dini PLTU batu bara itu kelihatan baik. Jika disampaikan ke publik, responsnya positif. Tapi perlu kita sampaikan kendalanya."

Kendala menurut Eddy adalah kesiapan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebagai pengganti. Membangun pembangkit EBT butuh waktu lama. Menurut Eddy, estimasi waktunya 6 hingga 8 tahun. Selain itu, pembangkit EBT seperti PLTS Terapung Cirata juga bersifat intermitten atau tidak bisa selalu diandalkan.

"Misal PLTS Cirata, pukul 2 siang curah matahari sudah turun. Harus ada cadangannya," kata Eddy. "Inilah kompleksitas EBT. Kita tidak bisa langsung loncat dari energi fosil ke EBT. Harus ada transisi energi."

Riri Rahayu

Pilihan Editor: Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

Berita terkait

Sekjen Gerindra dan PDIP Kompak, Bilang Begini soal Persamuhan Prabowo-Megawati

1 jam lalu

Sekjen Gerindra dan PDIP Kompak, Bilang Begini soal Persamuhan Prabowo-Megawati

Rencana persamuhan antara Prabowo dan Megawati belum terwujud hingga kini. Sekjen Gerindra dan PDIP bilang begini.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

4 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

22 jam lalu

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025

Baca Selengkapnya

Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan sebelum Prabowo Dilantik

1 hari lalu

Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan sebelum Prabowo Dilantik

Orang-orang dekat Prabowo menceritakan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai DPR.

Baca Selengkapnya

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

1 hari lalu

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

Wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo sudah beberapa kali mencuat. DPA bisa jadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

1 hari lalu

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

Politikus PDIP menyebut Ahok dan Anies berasal dari akar rumput yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

2 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

Terpopuler: Pemerintah Jokowi dinilai lemah terhadap Freeport, keluarga Prabowo Subianto bangun pabrik timah di Batam.

Baca Selengkapnya

Isu Raffi Ahmad Berpeluang Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Isu Raffi Ahmad Berpeluang Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sejumlah tokoh baik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ataupun pendukung disebut-sebut berpeluang jadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran nanti.

Baca Selengkapnya

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

2 hari lalu

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Siap Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024

2 hari lalu

Cak Imin Siap Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024

Cak Imin menyatakan secara pribadi mendukung Anies Baswedan maju sebagai Calon Gubernur di Pilkada Jakarta

Baca Selengkapnya