Ganjar Janji Tambah Kuota Pupuk Bersubsidi ke Petani: Di Beberapa Titik, Nasibnya Sama-sama Kurang

Jumat, 5 Januari 2024 11:16 WIB

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdiskusi dengan petani di persawahan Desa Kutukan, Blora, Jawa Tengah, Kamis, 4 Januari 2024. Dalam kunjunganya, para petani megngeluhkan persoalan pupuk yang langka dan mahal hinga tidak dapat melunasi hutang Kredit Usaha Rakyat (KUR). TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Rembang - Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo berjanji menambah kuota pupuk bersubsidi bagi petani di seluruh Indonesia saat terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Ganjar menyampaikan hal itu ketika berdialog dengan petani di Desa Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Kamis, 4 Januari 2024.

"Saya kemarin keliling Indonesia, saya tanya di beberapa titik di Indonesia yang didatangi. Ternyata nasibnya sama-sama kurang (pupuk). Makanya kemudian kita bicara subsidi untuk petani harus ditambah," ujar Ganjar, Kamis.

Sebaliknya, Ganjar khawatir bila subsidi pupuk bagi petani dikurangi, produksi pertanian akan terganggu. Selain itu, harganya pun menjadi naik sehingga tidak stabil.

"Mudah-mudahan harga segera turun. Kalau harga stabil, masyarakat bisa menikmati, petani dapat untung, konsumen tidak mendapatkan beban terlalu tinggi karena mahalnya harga beras," katanya.

Sebelumnya, Ganjar juga menyatakan saat ini dibutuhkan setidaknya tiga pabrik pupuk baru untuk memenuhi kebutuhan petani.

"Kalau sekarang kurang (produksi pupuk), ya kondisinya nanti akan berbahaya untuk produksi pertanian di kemudian hari," ujar Ganjar saat berdialog dengan petani di Desa Wilalung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa, 2 Januari 2024. Dalam kesempatan itu Ganjar juga meluncurkan program Pemutihan Utang Petani.

Advertising
Advertising

Lebih jauh, Ganjar menjelaskan, kebutuhan tiga pabrik baru nantinya disesuaikan dengan luas lahan dan produksi pertanian. Hal itu untuk menjamin produksi pertanian agar tidak terjadi krisis pangan di kemudian hari.

Ganjar menjelaskan bahwa tiga pabrik pupuk baru itu untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani di seluruh Indonesia, baik pupuk subsidi maupun nonsubsidi. Ia pun menampik opsi impor pupuk untuk menutupi kekurangan pupuk di dalam negeri karena Indonesia dinilai masih memiliki potensi untuk membangun pabrik pupuk baru.

Selain itu, kata Ganjar, dengan adanya tambahan pabrik pupuk baru, kapasitas produksi dapat dipacu sesuai dengan kebutuhan pupuk di dalam negeri. Soal kebutuhan anggaran untuk membangun pabrik pupuk baru itu masih akan dihitung, namun yang pasti pabrik itu juga memproduksi pupuk subsidi dan untuk kebutuhan komersial.

Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah menambah subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun pada tahun 2024 untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan. Hal ini disampaikan di sela-sela pembinaan petani se-Jawa Tengah di Gelanggang Olahraga Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa sore.

Pengajuan penambahan subsidi pupuk tersebut, kata Jokowi, tenlah mendapatkan persetujuan DPR RI.

"Lha ini belum. Kita ini, dari Menteri Pertanian sudah mengajukan, dari Kementerian Keuangan nanti juga mendorong agar segera itu bisa direalisasikan," kata Kepala Negara. Jokowi mengaku telah memanggil Direktur Pupuk Indonesia untuk menanyakan stok untuk awal tahun ini dan mendapatkan informasi jika stok pupuk subsidi sangat siap.

ANTARA

Pilihan Editor: Prabowo Yakin Program Makan Siang Gratis dan IKN Bisa Dibiayai APBN: Indonesia Punya Kemampuan

Berita terkait

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

2 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

2 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

4 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

5 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

6 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

7 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

7 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

8 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

8 jam lalu

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

9 jam lalu

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya