TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan telah merealisasikan Rp 443,4 triliun dana Anggaran Pendapatan dan Keuangan Negara (APBN) untuk anggaran perlindungan sosial hingga 31 Desember 2023. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan anggaran belanja perlindungan sosial ini dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, pemberian bantuan sosial (bansos) tahun ini terjaga di level yang cukup tinggi. "Karena memang masyarakat rentan kita belum benar-benar pulih atau bahkan kemudian mengalami tekanan baru seperti harga beras yang naik. Makanya kami melakukan beberapa tambahan penebalan bantuan sosial," ujarnya dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Januari 2023.

Jika dibandingkan dengan lima tahun terakhir, bansos yang digelontorkan pada 2023 adalah yang terbesar. Pada saat terjadi Covid-19, misalnya, bansos yang disalurkan pada 2020 sebesar Rp 498 triliun. Kemudian pada 2021 sebesar Rp 468,2 triliun dan 2022 sebesar Rp 460 triliun.

“Ini relatif sangat besar (tahun 2023). Sebelum Covid belanja bansos itu hanya Rp 308,4 triliun, jadinya ini naik lebih dari Rp 140 triliun sendiri sebelum Covid-19,” tuturnya.

Menkeu pun merinci sejumlah penebalan bantuan sosial yang dilaksanakan sepanjang 2023. Pertama, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 159,6 triliun, yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga sebanyak Rp 44,5 triliun, penyaluran kartu sembako untuk 18,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp44,5 triliun, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta keluarga sebesar Rp7,5 triliun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkap bahwa dana perlinsos itu juga digunakan untuk belanja non K/L mencapai Rp 269,1 triliun. Anggaran tersebut mencakup penyaluran subsidi BBM sebanyak 16,5 juta kiloliter sebesar Rp 21,3 triliun dan subsidi listrik untuk 64,5 terawatt hour sebesar Rp 68,7 triliun.

Tidak hanya itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 4,6 juta debitur sebesar Rp 40,9 triliun dan bantuan pangan untuk 21,3 juta keluarga sebesar Rp 7,8 triliun.

“Kita dari TKD masih ada Rp 10,4 triliun dalam bentuk BLT desa, diberikan kepada 2,9 juta masyarakat desa,” ucap Sri Mulyani.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Catat Belanja Modal Kementerian Prabowo Naik 36 Persen, Jadi Berapa?