Terkini: Profil BPR Jepara Artha dan Koperasi Garudayaksa hingga Bukti Kegagalan Food Estate

Selasa, 19 Desember 2023 19:52 WIB

Bank Jepara Artha. Dok: BPR

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa petang 19 Desember dimulai dari Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Bank Jepara Artha diduga mengalirkan dana kampanye ilegal ke Koperasi Garudayaksa Nusantara. BPR milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara itu disinyalir melakukan transaksi mencurigakan setelah mencairkan uang dalam waktu berdekatan.

Selanjutnya, profil Koperasi Garudayaksa Nusantara milik Prabowo yang diduga menerima aliran dana kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang bersumber dari tambang ilegal. Terakhir, Calon wakil presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi proyek food estate yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Berikut tiga berita terkini yang banyak diakses pembaca:

1. Profil Bank Jepara Artha yang Diduga Alirkan Dana ke Koperasi Garudayaksa Nusantara

Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Bank Jepara Artha diduga mengalirkan dana kampanye ilegal ke Koperasi Garudayaksa Nusantara. BPR milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara itu disinyalir melakukan transaksi mencurigakan setelah mencairkan uang dalam waktu berdekatan.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan sumber dana kampanye pada pemilihan umum 2024. Salah satunya adalah penyalahgunaan fasilitas pinjaman yang diduga dari BPR di salah satu daerah di Jawa Tengah. Nama BPR Bank Jepara Artha diduga sebagai pengucur dana kredit kepada simpatisan partai berinisial MIA.

Selama 2022-2023, total pencairan kredit dari BPR tersebut mencapai Rp 102-an miliar menuju 27 rekening debitur. Setelah pencairan kredit itu, di waktu yang sama atau berdekatan dilakukan penarikan tunai untuk disetorkan kembali ke rekening MIA.

Simak berita selengkapnya di sini

<!--more-->

2. Profil Koperasi Garudayaksa Nusantara Milik Prabowo yang Diduga Terima Dana Kampanye Ilegal

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya aliran dana kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang bersumber dari tambang ilegal. Atas temuan itu, PPATK telah menyampaikan hasil analisis kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Waktu itu pernah kami sampaikan ada indikasi dari illegal mining. Dari macam-macam, lah,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Jumat, 15 Desember 2023.

Penegak hukum mengatakan bahwa pendanaan kampanye tersebut juga ada yang berasal dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di salah satu daerah di Jawa Tengah. Pencairan kredit yang seharusnya digunakan untuk modal kerja debitur tetapi diduga pada praktiknya dimanfaatkan untuk kepentingan simpatisan partai berinisial MIA.

Simak berita selengkapnya di sini

3. Mahfud MD Sebut Proyek Food Estate Gagal: Lahan Besar, Tak Ada Petani

Calon wakil presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi proyek food estate yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menurut Mahfud, program itu gagal. Hal itu disampaikan dalam acara bedah visi misi di Universitas Ahmad Dahlan, Padang, pada Senin, 18 Desember 2023.

"Food Estate yang sekarang banyak digembar-gemborkan, saya kira semua orang punya pesan itu gagal. Dan saya kira iya (gagal), " kata Mahfud dalam dalam acara bedah visi misi di Universitas Ahmad Dahlan, Padang yang disiarkan secara daring di youTube UNAND Official pada Senin, 18 Desember 2023.

Mahfud menyebut, program food estate layak disebut gagal karena tidak ada petani yang menggarap lahan tersebut. "Kenapa? karena kita menyediakan lahan yang besar, tidak dipikirkan bahwa lahan yang besar dengan modal yang besar itu harus ada petani. Sementara, lahan yang disediakan itu tidak ada orangnya, siapa yang mau bertani di situ?" ujar Mahfud.

Simak berita selengkapnya di sini

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

2 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

5 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

6 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

6 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

6 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

6 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

8 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

9 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

10 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya