Soal Hilirisasi, Prabowo Pamerkan Kebijakan Jokowi hingga Dampaknya ke BLT, Raskin dan BPJS

Minggu, 17 Desember 2023 07:30 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyalami anaknya Didit Prabowo saat hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 15 Desember 2023. Partai Gerindra menggelar konsolidasi internal partai jelang Pemilu 2024 membahas strategi pemenangan Prabowo-Gibran di pilpres serta pemenangan Partai Gerindra di Pileg. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto berbicara panjang lebar soal kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang terus didorong oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah berhasil menggenjot pendapatan negara.

"Strateginya Pak Jokowi sudah benar, tidak akan mengizinkan kekayaan kita (SDA) dijual murah sebagai bahan mentah ke bangsa asing. Tidak mau lagi gitu, semua kekayaan alam kita harus diolah di bumi Indonesia," ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Sarasehan Peningkatan Kemandirian Pesantren di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 16 Desember 2023.

Prabowo menjelaskan, kebijakan hilirisasi sangat tepat karena bila sumber daya alam diekspor dalam bentuk mentah, negara tidak akan optimal mendapatkan nilai tambah. Oleh sebab itu, sangat penting SDA diolah sebelum diekspor.

Adapun proses pengolahannya, menurut Ketua Umum Partai Gerindra, harus mencakup tahapan hulu hingga hilir sehingga pabrik-pabrik pengolahan berada di dalam negeri.

“Jadi, kalau sumber alam kita dalam bentuk mentah, itu berarti hulu. Kita tidak mau izinkan dijual murah, dalam bentuk mentah lagi. Harus diolah, diolah, diolah sampai pabrik-pabrik hilirnya ada di bumi Indonesia,” kata Prabowo.

Advertising
Advertising

Sebagai gambaran, ia mencontohkan, nilai ekspor nikel dalam bentuk mentah pada 2017 menghasilkan pendapatan sebesar US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 50 triliun. Tapi, usai ada larangan ekspor pada 2020, nilai pendapatan ekspor nikel pada tahun 2022 melonjak drastis menjadi US$ 33,8 miliar. Artinya, ada kenaikan hingga 10 kali lipat atau 1.000 persen.

Lonjakan pendapatan negara dari program hilirisasi ini, menurut Prabowo, pada akhirnya berhasil membuka lapangan kerja bagi anak-anak Indonesia. “Ini yang sekarang kita bisa gunakan untuk bantu rakyat kita. Sudah luar biasa untuk BLT, bantuan raskin, dan untuk BPJS,” ucapnya.

Prabowo dalam kesempatan itu juga memberikan contoh konsep pengolahan sumber daya alam dengan analogi “pohon industri." Ia menyatakan, dengan perencanaan yang terstruktur, nilai tambah dari komoditas seperti nikel dapat meningkat signifikan, bahkan hingga 67 kali lipat.

ANTARA

Pilihan Editor: Prabowo Akan Lanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi: Kita Harus Kembangkan yang Dirintis Pak Jokowi

Berita terkait

Freeport Indonesia, Kritik Pengamat Ekonomi UGM hingga Perpanjangan Kontrak

25 menit lalu

Freeport Indonesia, Kritik Pengamat Ekonomi UGM hingga Perpanjangan Kontrak

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengkritik perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

28 menit lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

9 jam lalu

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.

Baca Selengkapnya

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

9 jam lalu

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.

Baca Selengkapnya

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

10 jam lalu

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

11 jam lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

12 jam lalu

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

Wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah dibicarakan sebelum lebaran Idulfitri pada 10 April 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

12 jam lalu

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

13 jam lalu

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?

Baca Selengkapnya

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

15 jam lalu

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.

Baca Selengkapnya