TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa beberapa kementerian dan lembaga mendapatkan tambahan anggaran dari APBN 2023. Total ada delapan kementerian dan lembaga yang mendapatkan anggaran tambahan, terdiri dari enam kementerian dan dua lembaga.

Menurut Sri Mulyani, Kementerian PUPR mendapatkan jatah tambahan anggaran yang paling besar yakni Rp 46,3 triliun. "Ini ditujukan untuk seperti penanganan jalan dan daerah bencana alam," ujar Sri Mulyani dalam acara Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Desember 2023 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Desember 2023.

Selanjutnya yang mendapatkan anggaran tambahan adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. NIlainya Rp 4,1 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana perguruan tinggi, pendidikan, dan pelatihan vokasi, serta tunjangan profesi guru dan dosen non-pegawai negeri sipin (PNS).

Lalu, Kementerian Sosial mendapatkan tambahan anggaran senilai Rp 9 triliun yang digunakan untuk memberikan perlindungan masyarakat. Di antaranya melalui bantuan langsung tunai (BLR) El Nino, bantuan gagal ginjal akut pada anak, dan program rumah sejahtera terpadu.

“Kementerian kesehatan senilai Rp 11,6 triliun,” kata Sri Mulyani. “Untuk laim pasien covid, bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU dan BP) kelas III dan penurunan stunting.”

Kemudian Kementerian Agama mendapat anggaran tambahan senilai Rp 1,7 triliun untuk peningkatan pelayanan ibadah haji 2023. Serta Kementerian ESDM mendapatkan Rp 1,3 triliun untuk program konversi sepeda motor.

Sedangkan lembaga yang mendapat anggaran tambahan adalah Badan Pangan Nasional senilai Rp 3,9 triliun untuk bantuan beras. “Dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp 3,6 triliun untuk bantuan stimulan rumah akibat bencana gempa di Cianjur,” tutur Sri Mulyani.