Terkini: Prabowo Janjikan UMKM Atasi Pengangguran, Ganjar Tawarkan Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi

Reporter

Tempo.co

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 12 Desember 2023 18:14 WIB

Pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD saat Pengundian dan Penetapan nomor urut Capres dan Cawapres di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. KPU menetapkan nomor urut pasangan capres - cawapres pada Pemilu 2024 yaitu Anies Bawedan dan Muhaimin Iskandar nomor urut 01, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nomor urut 02, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nomor urut 03. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran akan meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi memajukan ekonomi kerakyatan. usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi memajukan ekonomi kerakyatan. "UMKM merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang penting dalam penyediaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran sekaligus mampu menanggulangi kemiskinan," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Sudaryono.

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah mengenai calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa dirinya menerima masukan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) guna mewujudkan target pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Masukan tersebut adalah penegakan hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebab kepastian hukum adalah syarat utama pertumbuhan ekonomi.

Lalu berita tentang Calon Presiden Anies Baswedan menceritakan soal adanya inkonsistensi kebijakan yang terjadi di Indonesia. Anies menceritakan bahwa hal itu ditemukan saat dia bertugas di kabinet saat menjadi Menteri Pendidikan dan menjadi Gubernur DKI Jakarta. “Di situ saya merasakan benar bahwa kami ini tidak memiliki national guideline, all, most every issue,” ujar Anies.

Kemudian berita mengenai Direktur Eksekutif E-commerce TikTok Indonesia Stephanie Susilo yang mengungkapkan alasan pihaknya memilih untuk bekerja sama dengan Tokopedia. Menurutnya, TikTok dan Tokopedia memiliki tujuan yang sama. "Karena kami punya visi dan misi yang sama untuk menjunjung tinggi bisnis lokal UMKM lokal dan bisnis Indonesia," kata Stephanie.

Berita kelima adalah tentang Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pemberian insentif untuk importasi kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai dalam keadaan utuh (completely build-up/CBU). Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo 8 Desember 2023.

Advertising
Advertising

Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co.

Selanjutnya: Prabowo-Gibran Janjikan Peningkatan UMKM untuk…

<!--more-->

  1. Prabowo-Gibran Janjikan Peningkatan UMKM untuk Atasi Pengangguran dan Kemiskinan

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran akan meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi memajukan ekonomi kerakyatan. "UMKM merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang penting dalam penyediaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran sekaligus mampu menanggulangi kemiskinan," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Sudaryono dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta pada Selasa, 12 Desember 2023.

Menurut dia, sedari awal Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memang memiliki program yang fokus memajukan pada ekonomi kerakyatan. UMKM, lanjut Sudaryono, menjadi unsur yang penting lantaran berada paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, pasangan Prabowo-Gibran akan meningkatkan pemberian intensif kepada UMKM untuk memajukan ekonomi masyarakat.

Tidak hanya memberikan intensif kepada pelaku UMKM, Sudaryono mengatakan pasangan calon nomor urut 2 ini juga akan mempersiapkan pelaku usaha tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern lainnya, salah satu persiapan adalah revitalisasi pasar tradisional agar bisa menarik pelanggan.

Sudaryono menjelaskan bahwa tujuan utama revitalisasi, yaitu memperbaiki struktur manajemen dan tata kelola pasar untuk mendorong pasar tradisional agar memiliki nilai saing serta berkompetensi dalam pengembangan sesuai dengan perencanaan menyeluruh ke depannya.

Dengan demikian, para pelaku UMKM di pasar pun bisa makin besar karena memiliki pangsa pasar yang luas sehingga berpeluang membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Ganjar Terima Masukan Apindo untuk Penegakan Hukum Mendukung Pertumbuhan Ekonomi…

<!--more-->

  1. Ganjar Terima Masukan Apindo: Penegakan Hukum Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Seperti Singapura

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya menerima masukan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) guna mewujudkan target pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Masukan tersebut adalah penegakan hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi membutuhkan kepastian hukum.

“Kita tahu ini barang tidak mudah, ini sesuatu yang mesti kita siapkan serius, maka tadi saya minta bantuan Apindo,” kata Ganjar usai menghadiri dialog Apindo di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023.

Ganjar menjelaskan bahwa masukan yang disampaikan oleh Apindo adalah membereskan permasalahan penegakan hukum di Indonesia. “Yang muncul dari kawan-kawan Apindo adalah tolong dong kami juga mau bekerja, tetapi bereskan itu soal penegakan hukum,” kata pasangan Cawapres Mahfud Md tersebut.

Menurut Ganjar, jika penegakan hukum bisa benar-benar tegak maka Indonesia bisa mencontoh beberapa negara yang menerapkan tata kelola pemerintahan dengan baik. Salah satunya adalah Singapura.

“Artinya kalau penegakan hukum itu bisa tegak setegaknya, terus kemudian layanan pemerintahannya bisa sangat baik, integritas aparaturnya bagus, maka kita bisa mencontoh beberapa negara yang memang mereka benar-benar good governance-nya bisa berjalan dengan baik. Singapura contohnya,” ujarnya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Anies Kritik Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah…

<!--more-->

3.Anies Baswedan Cerita Pengalamannya jadi Menteri hingga Gubernur: RI Tak Punya National Guideline

Calon Presiden Anies Baswedan menceritakan soal adanya inkonsistensi kebijakan yang terjadi di Indonesia. Anies menceritakan bahwa hal itu ditemukan saat dia bertugas di kabinet saat menjadi Menteri Pendidikan dan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Di situ saya merasakan benar bahwa kami ini tidak memiliki national guideline, all, most every issue,” ujar Anies dalam acara Dialog Apindo bersama Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023.

Calon presiden nomor urut satu ini lalu mencontohkan masalah perizinan. Menurut dia, provinsi kerap kali bergerak sendiri, dan kepala daerahnya mereformasi perizinan menjadi lebih cepat. Hal ini bukan karena arahan langsung dari pemerintah pusat atau nasional.

Contoh lainnya, ada sebuah pemerintah daerah yang mengurus kesehatan ibu hamil, yang bergerak adalah walikota, bupati, atau gubernurnya, bukan karena arahan nasional. Padahal, menurut Anies, urusan kepastian itu tidak bisa hanya membuat komitmen di level pusat, tapi harus diturunkan ke daerah. “Ada national guideline,” ucap Anies.

Selanjutnya mengenai konsistensi aturan. Di level nasional, Anies berjanji bila menang dalam Pilpres 2024, pihaknya akan berencana membuat semacam clearing house. Lembaga ini akan jadi forum untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan—atas aturan yang inkonsistensi. Di mana akan melibatkan pelaku usaha yang paling mengetahui di mana inkonsistensi itu terjadi.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Alasan TikTok Pilih Berkongsi dengan Tokopedia…

<!--more-->

  1. Ini Alasan TikTok Pilih Berkongsi dengan Tokopedia

Direktur Eksekutif E-commerce TikTok Indonesia Stephanie Susilo mengungkapkan alasan pihaknya memilih untuk bekerja sama dengan Tokopedia. Menurutnya, TikTok dan Tokopedia memiliki tujuan yang sama. "Karena kami punya visi dan misi yang sama untuk menjunjung tinggi bisnis lokal UMKM lokal dan bisnis Indonesia," kata Stephanie saat ditemui di Tokopedia Tower, Jakarta Selatan pada Selasa, 12 Desember 2023.

Adapun TikTok sebelumnya menghentikan operasional TikTok Shop di Indonesia pada Rabu, 4 Oktober lalu. Penutupan layanan TikTok Shop dilakukan setelah pemerintah melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2023 melarang platform dengan model bisnis social commerce memfasilitasi transaksi pembayaran di dalam sistem elektroniknya sendiri.

Kemudian pada 11 Desember kemarin, dalam pengumuman resminya GoTo mengungkapkan bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia. Fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia secara resmi akan dioperasikan dan dikelola oleh PT Tokopedia. TikTok menginvestasikan lebih dari US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 23 triliun sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia.

Setelah resmi berkongsi dengan unit bisnis PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, layanan TikTok Shop kembali beroperasi per hari ini, 12 Desember 2023. Stephanie mengatakan TikTok akan terus bermitra dengan Tokopedia untuk melakukan uji coba layanan belanja online tersebut. "Nanti untuk kedepannya akan kami update kalau ada informasi lebih lanjut," kata dia.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Jokowi Terbitkan Perpres Insentif Importasi Kendaraan Listrik…

<!--more-->

  1. Jokowi Terbitkan Perpres Insentif Importasi Kendaraan Listrik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pemberian insentif untuk importasi kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai dalam keadaan utuh (completely build-up/CBU). Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo 8 Desember 2023.

Dalam Pasal 19A ayat (1) Perpres itu disebutkan bahwa insentif yang diberikan dapat berupa bea masuk atas importasi KBL berbasis baterai dalam keadaan utuh (completely build-up/CBU) atau insentif bea masuk ditanggung pemerintah atas importasi KBL berbasis baterai dalam keadaan utuh.

Selain itu pemerintah juga memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk KBL berbasis baterai dalam keadaan utuh atau insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah untuk KBL berbasis baterai dalam keadaan utuh, dan/atau insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah untuk KBL berbasis baterai dalam keadaan utuh.

Perpres itu diterbitkan guna mempercepat peningkatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pemerintah menilai perlunya menambah ruang lingkup kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, penyesuaian penggunaan tingkat komponen dalam negeri dan penguatan dukungan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Ganjar Terima Masukan Apindo: Penegakan Hukum Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Seperti Singapura

Berita terkait

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

27 menit lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana

2 jam lalu

Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana

Menurut Gibran, yang diperlukan adalah uji kelayakan kendaraan yang digunakan, bukan melarang adanya study tour.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

10 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

10 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

14 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya