Cara Cek Data DTKS Sudah Terdaftar atau Belum

Senin, 27 November 2023 18:10 WIB

DTKS. Foto : Kemensos

TEMPO.CO, Jakarta - Cara cek data DTKS sudah terdaftar atau belum dapat dilakukan dengan mudah melalui situs resmi kementerian Sosial (Kemensos). Dengan cek data DTKS, maka masyarakat bisa mengetahui apakah dirinya masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) atau tidak.

DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang berisi kumpulan data yang mencakup informasi tentang pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Dalam DTKS terdapat data sekitar 40 persen penduduk dengan status kesejahteraan sosial terendah, yang memenuhi syarat untuk menerima bansos.

Cara cek data DTKS sudah terdaftar atau belum perlu dilakukan supaya bisa mendapat bansos. Lalu, bagaimana cara cek data DTKS? Berikut ini cara untuk cek data DTKS sudah terdaftar atau belum.


Cara Cek Data DTKS

DTKS berguna sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial, baik dari dana APBN maupun APBD. Berikut adalah cara cek data DTKS untuk mengetahui apakah masyarakat terdaftar atau tidak.


- Kunjungi tautan cekbansos.kemensos.go.id

Advertising
Advertising

- Isikan informasi Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan

- Lalu masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP

- Input 4 huruf kode yang tertera, dan jika tidak jelas, klik ikon untuk mendapatkan kode baru

- Kemudian klik 'Cari Data'. Apabila nama Anda tertera, berarti Anda sudah masuk dalam DTKS. Tapi jika tidak, maka Anda tidak terdaftar di DTKS.

Cara Mengajukan DTKS

Masyarakat tak perlu cemas jika belum tercatat dalam DTKS. Pasalnya, masyarakat bisa mendaftarkan secara mandiri cara daftar DTKS agar dapat bantuan sosial. Berikut adalah cara mengajukan DTKS:

<!--more-->

- Warga mengajukan diri ke Kantor Lurah atau diajukan oleh RT/RW melalui Musyawarah Kelurahan untuk dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

- Proses dimulai dengan musyawarah Desa/Kelurahan untuk membahas Prelist Awal hingga menjadi Preslist Akhir.

- Usulan kemudian direspons oleh Operator Kelurahan, yang memasukkan data usulan melalui aplikasi SIKS-NG.

- Data yang sudah diinput akan difinalisasi oleh Lurah untuk warga yang layak masuk DTKS.

- Selanjutnya, Dinas Sosial bersama Fasilitator melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang diinput oleh Operator Kelurahan.

- Data yang telah diverifikasi akan digunakan untuk membuat Surat Keputusan (SK) Wali Kota.

- Pengesahan dilakukan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Sosial daerah Kab/Kota.

- Jika ada data yang ditolak oleh aplikasi SIKS-NG, data tersebut dikembalikan ke Lurah untuk dilakukan verifikasi ulang melalui musyawarah Kelurahan, kemudian diusulkan kembali ke Dinas Sosial.

- Data yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota akan diteruskan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia.

- Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan pengolahan terhadap usulan data tersebut.

- Menteri Sosial Republik Indonesia menetapkan serta mengumumkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Perlu diingat, terdaftar DTKS tidak otomatis mendapat bantuan sosial, karena DTKS hanya sebagai data acuan dalam pengusulan calon penerima bantuan sosial. Oleh karena itu, penting untuk cek data DTKS sudah terdaftar atau belum. Semoga bermanfaat.


RIZKI DEWI AYU

Pilihan editor: Bantuan Sosial Lebih Tepat Sasaran dengan DTKS Baru

Berita terkait

Wacana KemenPPPA-Kemensos Digabung, Khofifah Khawatir Tumpang Tindih

1 hari lalu

Wacana KemenPPPA-Kemensos Digabung, Khofifah Khawatir Tumpang Tindih

Khofifah Indar Parawansa menanggapi isu penggabungan Kemensos dan KemenPPPA di kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Menteri Risma Ogah Hadiri Undangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

4 hari lalu

Menteri Risma Ogah Hadiri Undangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Pembahasan DTKS tidak perlu dilakukan di tempat mewah. Pembahasan bisa dilakukan di mana saja. Sebab, Risma menilai, hasil rapat lebih penting.

Baca Selengkapnya

Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

4 hari lalu

Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

Risma mengaku usulan mekanisme bansos ini usai mendengar kabar pengusulan bantuan sosial diputuskan oleh satu orang

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

5 hari lalu

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

8 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Tri Rismaharini Sigap Tanggapi Masalah Sosial di Kecamatan Lewa dan Letis

9 hari lalu

Tri Rismaharini Sigap Tanggapi Masalah Sosial di Kecamatan Lewa dan Letis

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, lakukan kunjungan kerja ke RSUD Umbu Rara Meha dan Puskesma Lewa, di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur

Baca Selengkapnya

Kemensos Berikan Instalasi Pengolahan Air Terpadu untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa Pambotanjara

9 hari lalu

Kemensos Berikan Instalasi Pengolahan Air Terpadu untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa Pambotanjara

Salah satu warga Desa Pambotanjara, dengan langkah pasti, masuk ke area instalasi pengolahan air terpadu, pemberian Kementerian Sosial untuk membantu pemenuhan air bersih masyarakat.

Baca Selengkapnya

Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ

9 hari lalu

Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ

Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

16 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

16 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya