Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan Bupati Bogor Iwan Setiawan meninjau pembangunan Bendungan Cibeet dan penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023. ANTARA/HO Pemprov Jawa Barat
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan pembangunan bendungan dan embung merupakan tindakan nyata untuk mengatasi ancaman perubahan iklim.
"Untuk menghadapi ancaman perubahan iklim (climate change) Pemerintah Indonesia harus memperbanyak tampungan air (reservoar), baik itu embung maupun bendungan. Kita utamakan bendungan agar di saat kemarau masih ada cadangan air yang cukup besar," ujar Basuki di Jakarta, Minggu 26 November 2023.
Pembangunan bendungan dan embung di berbagai wilayah Indonesia dalam rangka sebagai infrastruktur tampungan air.
Menurut Basuki, jumlah bendungan di Indonesia masih jauh jika dibandingkan negara lain seperti Korea Selatan dan China.
"Kita sebagai negara kepulauan besar harus juga berpikir besar (think big) untuk terus menambah jumlah tampungan air. Pemerintah China hingga akhir tahun 2022 tercatat telah memiliki sekurangnya 98.000 bendungan, lalu Korea Selatan mempunyai sekitar 18.000 bendungan, sementara kita mendekati sekitar 300 bendungan," ujarnya.
Pentingnya memperhatikan dan memodifikasi desain bendungan
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
7 jam lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
