Rasio Elektrifikasi 2023 99,74 Persen, ESDM: Yang Belum Dapat Listrik Tersebar di Wilayah Terpencil

Minggu, 26 November 2023 11:10 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dalam acara peluncuran dokumen Investment and Policy Plan (CIPP) Pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transitions Partnership/JETP) di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa, 21 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Heru Setiawan menyatakan rasio elektrifikasi Indonesia secara nasional pada tahun 2023 mencapai 99,74 persen.

"Jadi masih ada kekurangan 0,26 persen rumah tangga yang belum terlistriki yang sebagian besar tersebar di wilayah terpencil," kata Heru pada Peresmian dan Penyalaan Pertama program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu 26 November 2023.

Menurut dia, rumah tangga yang belum teraliri listrik di daerah terpencil atau remote area tersebut khususnya daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Selain itu, kata dia, masih terdapat juga masyarakat rumah tangga yang tinggal di perdesaan maupun perkotaan yang sudah terdapat jaringan listrik PLN di depan rumah, namun belum bisa menyambung listrik.

"Hal itu karena ketidakmampuan membayar biaya pasang baru listrik, sehingga harus menyalur atau berbagi langsung dengan para tetangganya," katanya.

Masyarakat penerima program BPBL mendapatkan instalasi listrik

<!--more-->

Dia mengatakan, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat memperoleh akses listrik adalah melalui program BPBL yang mendapat dukungan penuh dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Masyarakat penerima program BPBL mendapatkan instalasi listrik rumah tiga titik dan satu kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi berikut penerbitan sertifikat laik operasi, penyambungan ke PLN dan token listrik perdana," katanya.

Dalam melaksanakan program BPBL, Kementerian ESDM menugaskan PLN untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengembangan, di mana calon penerima merupakan rumah tangga dengan kriteria yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"Berdomisili di daerah terluar, terdepan dan tertinggal dan layak menerima program BPBL berdasarkan validasi kepala desa, lurah atau pejabat yang setingkat," katanya.

Dia mengatakan, pada tahun 2022 Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 80.000 rumah tangga mendapatkan sambungan listrik gratis pada program BPBL, dan realisasi pada akhir 2022 berhasil menyala melebihi target yakni sebanyak 80.183 atau 100,2 persen.

"Pada tahun 2023, program BPBL dilanjutkan kembali dengan menyasar sebanyak 125.000 rumah tangga yang tersebar di 32 provinsi seluruh Indonesia," katanya.

Pilihan editor: Pertamina Wajib Salurkan BBM ke Pelosok, Menteri ESDM: Untungnya Tak Boleh Banyak-Banyak

Berita terkait

Menghitung Cadangan Migas Kita, Menteri ESDM Optimistis Masih Berperan Hingga 2060

4 hari lalu

Menghitung Cadangan Migas Kita, Menteri ESDM Optimistis Masih Berperan Hingga 2060

Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan bahwa sektor migas masih berperan penting, meskipun dunia berkomitmen untuk melakukan transisi energi bersih,

Baca Selengkapnya

Sebut Sektor Migas Masih Menjanjikan, Kementerian ESDM Catat Komitmen Eksplorasi Rp 15 Triliun Sejak 2021

4 hari lalu

Sebut Sektor Migas Masih Menjanjikan, Kementerian ESDM Catat Komitmen Eksplorasi Rp 15 Triliun Sejak 2021

Kementerian ESDM menyatakan sektor minyak dan gas atau migas di Indonesia masih menjanjikan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bentuk Tim Eksplorasi Khusus usai Temukan Potensi Raksasa di South Andaman

4 hari lalu

Pemerintah Bentuk Tim Eksplorasi Khusus usai Temukan Potensi Raksasa di South Andaman

Pemerintah menemukan potensi migas di Indonesia Bagian Barat, yakni South Andaman, North Sumatera Basin, South Sumatera Basin, dan North Java Basin

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

5 hari lalu

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

6 hari lalu

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

KPK menggeledah dua lokasi di Maluku perihal penyidikan perkara dugaan TPPU dengan tersangka eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya

Warga Cina Diduga Menambang Emas Secara Ilegal, Ini Modusnya

8 hari lalu

Warga Cina Diduga Menambang Emas Secara Ilegal, Ini Modusnya

Seorang warga Cina berinisial YH diduga menambang bijih emas secara ilegal dan memproduksi emas batangan di bawah tanah di Kabupaten Ketapang

Baca Selengkapnya

WNA Cina jadi Tersangka Kasus Tambang Bijih Emas Ilegal di Kalbar, ESDM Hitung Kerugian Negara

9 hari lalu

WNA Cina jadi Tersangka Kasus Tambang Bijih Emas Ilegal di Kalbar, ESDM Hitung Kerugian Negara

ESDM menyatakan WNACina yang jadi tersangka itu telah melakukan kegiatan produksi dan penjualan atas kegiatan tambang ilegal bijih emas.

Baca Selengkapnya

Diincar Jerman, Penghiliran Nikel Jalan Terus

9 hari lalu

Diincar Jerman, Penghiliran Nikel Jalan Terus

Pemerintah Jerman masih menginginkan produk nikel mentah Indonesia. Namun pemerintah Indonesia tetap akan jalankan penghiliran industri nikel.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Kisah Petugas Kebersihan di Proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Tanggapan Stafsus ESDM Soal Kritik Hilirisasi Nikel Lebih Untungkan Cina

10 hari lalu

Terkini Bisnis: Kisah Petugas Kebersihan di Proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Tanggapan Stafsus ESDM Soal Kritik Hilirisasi Nikel Lebih Untungkan Cina

Cerita pekerja harian di proyek Bendungan Sepaku Semoi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini Tanggapan Stafsus ESDM

10 hari lalu

Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini Tanggapan Stafsus ESDM

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan keuntungan nilai tambah hilirisasi nikel di Indonesia selama ini lebih banyak tersalur ke Cina.

Baca Selengkapnya