TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah menteri dan wakil menteri menyatakan dukungannya secara terbuka kepada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024. Terbaru, warganet mengkritik dukungan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada capres dan cawapres Prabowo - Gibran.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah buka suara soal hal ini. "Mereka (menteri yang terlibat kampanye) harus mundur. Meskipun semua tergantung presiden, tapi secara etika publiknya harus mundur, mereka harus fokus sama tugasnya," ujar Trubus dalam keterangannya yang dikutip Tempo pada Selasa, 14 November 2023.

Bahkan, menurut Trubus, menteri yang terlibat dalam kegiatan kampanye pasangan capres cawapres tertentu, seharusnya langsung mundur. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan antara tugas sebagai menteri dan tim kampanye.

Di sisi lain, Trubus mengatakan, upaya beberapa menteri untuk memberikan dukungan ke capres dan cawapres tertentu malah akan merugikan pasangan itu sendiri.

"Malah kasihan Prabowo-Gibran yang harusnya dapat dukungan, pendukungnya bisa lari karena enggak empati. Jadi harusnya kalau Prabowo - Gibran itu misalnya menang ya, menang saja tanpa konflik kepentingan," ujar Trubus.

Trubus menyatakan masyarakat menyoroti cara-cara tidak pantas yang dipakai menteri untuk mendukung pasangan tertentu. Sejumlah fasilitas negara, misalnya, dikhawatirkan bakal digunakan dalam kegiatan kampanye.

Selain itu, ia pesimistis menteri juga akan penuh berkonsentrasi bertugas di sisa masa jabatannya karena sibuk berkampanye. Program kementerian yang dipimpin menteri tersebut juga bisa tidak netral. "Programnya saya rasa juga tidak akan optimal karena adanya konflik kepentingan, artinya tidak terlaksana sesuai target karena enggak fokus," ucap Trubus.

Di media sosial X, warganet ramai mengkritik pernyataan Menteri Bahlil yang heran karena Gibran dipersoalkan dan ia membandingkan dengan menteri Soekarno yang banyak berumur di bawah 40 tahun ketika terpilih. Bahlil menyebutkan hal itu pada saat Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo - Gibran) pada Ahad malam lalu.

"Pointnya bukan disitunya pak, pointnya adalah keputusan MK yg mengesahkan mas gibran bisa maju jadi cawapresnya lah yg terbukti melanggar melalui keputusan MKMK. Tidak ada yg menolak mas gibran maju jd cawapres tp kami menolak proses konstitusionalnya," tulis akun @bintan****

"Ini pura-pura gak ngerti mengenai yang dipersoalkan.. bukan masalah usianya, tapi masalahnya ada pada cara mengubah aturan yang tidak sesuai aturan.. yang buat aturan itu bagian legislatif bukan yudikatif..masa gini aja aja gak paham bro..," tulis akun @abufai****.

"Pak Bahlul, eh Bahlil, dari kemarin2 kan bukan usia itu benar yg jadi soal. Proses patgulipat di MK itu loh," cuit @h3****.

Pilihan Editor: Kala Jokowi Minta ASN Netral tapi Bahlil Terang-terangan Dukung Prabowo - Gibran