TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto meminta buruh tak selalu menuntut pengusaha menaikkan upah minimum provinsi atau UMP setiap tahun. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Rabu, 8 November lalu.

Apabila terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang, Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu berjanji bakal berupaya memberikan pengertian kepada buruh. Tujuannya, agar buruh tak selalu menuntut kenaikan upah terlebih saat pengusaha sedang merugi.

Pernyataan tersebut mendapat sejumlah kritik dari asosiasi-asosiasi buruh. Prabowo disebut tak memahami dunia perburuan dan dinilai terkesan tak berpihak pada kepentingan buruh.

Lantas bagaimana pandangan para Capres dan Cawapres lainnya soal UMP? Berikut hasil rangkuman Tempo ihwal visi dan misi tiga pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024 ihwal kenaikan upah.

1. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyatakan visi mereka adalah membuat Indonesia Maju atau Indonesia Emas pada 2024 mendatang. Isu upah menjadi salah satu dari delapan program yang disebut Program Hasil Terbaik Cepat.

Namun, dalam visi misinya pasangan ini hanya menyinggung soal upah bagi beberapa profesi, khususnya aparatur sipil negara (ASN) yakni guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan pejabat negara. Menurutnya, pelayanan publik yang baik akan terlaksana apabila ASN sejahtera. Karena itu, pasangan ini menilai pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak.

Prabowo-Gibran menyebutkan kebijakan penggajian ASN ini akan diarahkan pada UMP dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan negara. Pasangan ini juga menyatakan akan memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan.

Di sisi lain, Prabowo-Gibran menyatakan bakal melakukan reformasi hukum. Di antaranya mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2016 dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan upah minimum untuk meningkatkan daya beli.

2. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tak banyak menyinggung isu upah dalam visi dan misinya. Pasangan ini mengatakan salah satu misi mereka adalah mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global.

Dalam agenda pemerataan ekonomi, Anies-Muhaimin menyatakan bakal menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi kerja. Pasangan ini juga berjanji akan menerapkan sistem pengupahan yang adil bagi buruh dengan mempertimbangkan biaya hidup yang layak. Apabila terpilih dalam Pilpres 2024, Anies-Muhaimin menyebut peluang wirausaha dan lapangan kerja dengan upah layak akan terbuka luas.

3. Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah yang paling sedikit menyebut persoalan upah dalam visi dan misinya. Apabila terpilih sebagai pemimpin Tanah Air, Ganjar-Mahfud juga menyampaikan akan mendorong kesetaraan akses pekerjaan dan upah terhadap penyandang disabilitas.

Pasangan ini menyatakan akan mendukung memperkuat posisi perempuan dalam relasi kerja. Hal itu dilakukan melalui penambahan cuti melahirkan bagi ibu dan ayah dengan upah dan tunjangan tetap 100 persen.

Pilihan Editor: Ini Sikap Anies, Ganjar dan Prabowo soal Program Hilirisasi Jokowi