TEMPO.CO, Jakarta - Ganjar Pranowo menyindir Badan Usaha Milik Negara di sektor konstruksi atau BUMN Karya yang bangkrut. Tak hanya itu, Ganjar juga menyentil Poros Maritim program Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang seolah-olah jalan di tempat selama hampir 10 tahun belakangan ini.

Bakal calon presiden (bacapres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyampaikan dua hal tersebut dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan, pada Rabu, 8 November 2023.

BUMN Karya bangkrut

Menurut Ganjar, penyebab BUMN bangkrut lantaran tidak menerapkan good governance atau tata kelola yang baik. Jika tata kelola sudah baik, kata dia pemerintah bisa mengukur risiko dan memitigasi.

Oleh sebab itu, dia menyebut perlu pengelolaan secara prudent alias hati-hati. Selain itu, BUMN juga harus memiliki integritas, bersih, dan anti-korupsi agar tidak bangkrut.

"Kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya enggak ada, masa iya sih BUMN kita sudah ngerti tidak feasible dia lakukan? Saya blak-blakan aja," ujar Ganjar, Rabu, 8 November 2023.

Dia pun menyarankan agar pemerintah berikutnya untuk melakukan review terhadap BUMN.

"Yang di sini sudah terlanjur ugal-ugalan, yang ini sudah terlanjur depend on (bergantung) dari utang, tugas kita enggak boleh menyalahkan, tapi menyelesaikan," tutur mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Lebih jauh, dia menuturkan sumber pembiayaan infrastruktur bagi BUMN Karya. Menurut Ganjar, sumbernya boleh saja berasal dari investasi asal memiliki governance yang baik.

Dia mencontohkan, investasi infrastruktur dilakukan dengan menghitung internal rate of return/IRR alias tingkat pengembalian modal, studi kelayakan atau feasibility study, dan lain-lain.

"Nanti tidak ada alasan kembali lagi jatuhnya safety net kembali ke APBN, disuntik terus disuntik terus," tutur Ganjar Pranowo. "Ada enggak sih penalti kepada mereka, kalau kamu enggak perform, kamu enggak gajian?"

Poros Maritim

Dalam kesempatan itu, Ganjar mengkritik pula sektor maritim yang seolah-olah jalan di tempat selama hampir 10 tahun belakangan ini. Padahal, Presiden Jokowi telah mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada 2045.

"Maritim 10 tahun tidak berubah, ya enggak niat! Mau pakai alasan apa lagi?" ujar Ganjar.

Dalam pandangannya, Ganjar melihat paradigma pembangunan saat ini masih berbasis daratan alias land based. Padahal, menurut dia, seharusnya pembangunan juga berbasis kelautan.

"Kenapa fasilitas kesehatannya bangun puskesmas? Kenapa tidak membangun Puskesmas terapung? Kenapa membuat jalan, tapi tidak membuat sistem transportasi laut?" kata Ganjar.

Selanjutnya: Ganjar contohkan rumput laut

<!--more-->

Ganjar lalu mencontohkan rumput laut. Dia menyebut, budidaya komoditas ini cukup membutuhkan jarak 15 meter dari pantai.

"Saya minta staf saya hitung, gede minta ampun," ucap dia. "Tapi kenapa kita enggak melakukan? Enggak niat!"

Lebih jauh Ganjar menceritakan, ketika dia menjadi anggota DPR RI pernah didatangi oleh warga dari Maluku. Mereka meminta Undang-undang otonomi khusus untuk daerah atau wilayah bercirikan kepulauan.

Permintaan itu, kata Ganjar, menunjukkan bahwa orientasi pembangunan masih berkutat di darat, yang pelaksanaannya memang jauh lebih mudah.

Oleh sebab itu, ke depan, jika ia kelak terpilih menjadi Presiden pada 2024, pihaknya melibatkan peneliti hingga aktivis untuk membangun kekuatan dari laut.

"Mereka yang punya kepentingan, pengennya yang lebih gampang. Maka, ketika governance-nya tidak berjalan kan kreditnya muncul, dikuasai segelintir orang," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi telah mencanangkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia sejak 2014. Pada saat itu, pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) mengklaim akan berfokus pada bidang maritim.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan Poros Maritim Dunia masih sebatas mimpi pada masa pemerintahan Jokowi dan JK. Sebab, kedaulatan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 5 tahun pertama pemerintahan Jokowi hanya sebatas penenggelaman kapal. Pemerintah tidak masuk dalam ranah perampasan ruang hidup nelayan dan perempuan nelayan.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengawal penyusunan Haluan Maritim Nasional atau HMN 2045. Ini berisi konsep pembangunan kemaritiman dan investasi, dalam rangka persiapan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP 2024-2045.

Adapun Indonesia memiliki visi Maritim 2045 untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia. Ekonomi maritim diharapkan meningkatkan sumbangan terhadap produk domestik bruto atau PDB, dari 6,4 persen pada 2015 menjadi 12,5 persen pada 2045.

AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA

Pilihan Editor: Jokowi Resmikan PLTS Cirata, IESR: Tonggak Akselerasi PLTS Skala Besar yang Mati Suri Sejak 2020