Biaya Proyek Kereta Cepat Whoosh Lanjut ke Surabaya, Lebih Besar dari Anggaran Pembangunan IKN?

Sabtu, 4 November 2023 13:00 WIB

Rangkaian Electrical Multiple Unit (EMU) KCIC 400 AF menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) usai menjalani Hot Sliding Test di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 19 Mei 2023. PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) melakukan Hot Sliding Test pada rangkaian EMU KCIC 400 AF dari Stasiun Tegalluar Kabupaten Bandung menuju Stasiun Halim Jakarta dengan kecepatan maksimal 80 kilometer per jam. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan untuk melanjutkan proyek Kereta Cepat Whoosh sampai ke Surabaya setidaknya membutuhkan ongkos 4,8 kali dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Bhima membuat perhitungan dengan mengasumsikan nilai biaya per kilometer proyek KCJB Rp 790,5 miliar.

Sehingga, dengan panjang 142,3 kilometer Jakarta-Bandung maka biayanya Rp 112,5 triliun dengan kurs Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat. “Dengan asumsi yang sama, maka Bandung-Surabaya—misalnya dari Stasiun Tegalluar-Stasiun Gubeng—dengan panjang 690 kilometer maka estimasi biayanya Rp 545 triliun,” ujar Bhima saat dihubungi pada Rabu, 1 November 2023.

Angka tersebut lebih tinggi daripada pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Pemerintah memperkirakan pembangunan ibu kota baru itu dapat menelan biaya Rp 446 triliun. Sehingga karena besarnya nilai proyek tersebut, maka pemerintah diperkirakan bakal menggunakan skema yang sama dengan KCJB, yakni berutang ke Cina.

Namun masalahnya, kata Bhima, bunga pinjaman dari Negeri Tirai Bambu itu tidak bisa disebut murah. Untuk menutupi pembengkakan biaya atau cost overrun KCJB saja, Cina memberi bunga pinjaman sebesar 3,7-3,8 persen—nilai yang melampaui bunga utang yang pernah ditawarkan oleh Jepang sekitar 0,1 persen.

“Artinya proyek kereta cepat secara keuangan sangat mahal,” ucap Bhima. “Kondisi ini bisa menciptakan jebakan utang atau debt trap.”

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko memastikan untuk kelanjutan proyek itu sudah mulai melakukan kesepatan dengan pihak Cina untuk memulai kajian bersama terlebih dahulu. “Tapi butuh waktu,lah. Kita sedang melakukan joint study dengan pihak Cina, untuk kita lihat feasibility maupun cost project secara keseluruhan,” ujarnya Kantor InJourney, Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu, 1 November 2023.

Dia juga menjelaskan dipilihnya kembali Cina sebagai mitra untuk kelanjutan proyek tersebut. Menurut Tiko, karena Negeri Tirai Bambu itu sudah membangun memiliki pengalaman dalam membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. “Tentunya secara komersial pihak Cina juga harus melihat apakah feasible atau tidak. Dan berapa project cost-nya, kan,” tutur dia.

Tiko menyebutkan bahwa kerja sama tersebut belum membicarakan mengenai perusahaan apa saja yang bakal terlibat. “Kita (baru) bicara dengan NDRC (National Defense Research Committee dari Cina). Dengan pemerintah Cina-nya,” kata dia. NDRC merupakan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional asal Cina.

Soal skema pembiayaannya, Tiko menjelaskan, masih belum mengetahuinya dan baru akan dibahas. “Lagi proses, kan nanti setelah studinya keluar,” ucap Tiko. Mengenai kapan proyek akan dieksekusi juga Tiko belum bisa menjelaskan detail. “Saya belum bisa jawab, karena baru mulai studinya.”

MOH KHORY ALFARIZI | CAESAR AKBAR

Pilihan Editor: Soal Kereta Cepat Whoosh Lanjut ke Surabaya, Instran: Jika Hanya Sampai Bandung Justru Rugi

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

55 menit lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

12 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

17 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

19 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

19 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

1 hari lalu

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

PDIP menyatakan bisa saja terjadi kejutan dalam bursa bakal calon Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya