TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan secara rinci rancangan gedung perkantoran bank sentral di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyebutkan, desain gedung tersebut mencerminkan peran, filosofi, dan nilai strategis BI serta memperhatikan aspek harmony in unity yang mencakup unsur iconic and futuristic, smart and green building.

Selain itu, kata Perry, desain gedung BI tetap mempertimbangkan nilai lokal (local values) sehingga selaras dengan konsep pembangunan IKN Nusantara yang menerapkan konsep smart forest city.

Hal tersebut disampaikan Perry dalam keterangan tertulis usai peletakan batu pertama (groundbreaking) atau tanda dimulainya pembangunan gedung BI di IKN oleh Presiden Jokowi pada hari ini, Kamis, 2 November 2023.

Perry menjelaskan, nanntinya pembangunan fisik gedung perkantoran BI dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yang selaras dengan kesiapan infrastruktur IKN. "Tiga tahap itu meliputi Tahap I Tahun 2023-2024, Tahap II Tahun 2024-2027, dan Tahap III Tahun 2027-2031," kata Perry seperti dikutip dari keterangan resmi di situs BI.

Gedung BI di IKN, kata Perry, dirancang dalam representasi Burung Garuda dengan tema Garuda Vittaraksha Rupa dengan Vitta berarti Kekayaan/Kesejahteraan dan Raksha berarti Penjaga.

Adapun makna Garuda Vittaraksha Rupa itu sejalan dengan peran Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas makroekonomi untuk pertumbuhan yang berdaya tahan. Filosofi ini juga mewakili spirit Transformasi Bank Indonesia dalam mengawal Perekonomian Nasional yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

Lebih jauh, Perry menyatakan, sesuai dengan mandat UU bank sentral, BI adalah lembaga negara yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. Selain itu, UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, mengamanatkan BI untuk berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahap I Tahun 2022-2024.

Selanjutnya: BI telah mendapatkan penetapan pengalokasian lahan...

<!--more-->

BI telah mendapatkan penetapan pengalokasian lahan seluas 7,03 hektar sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.167 tanggal 15 September 2023 dan memperoleh perizinan Pembangunan Gedung Perkantoran Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara.

"Untuk itu kami berharap, sinergi dan dukungan tersebut dapat semakin kuat terjalin dalam mengawal kepindahan Ibu Kota Negara ke IKN guna mewujudkan kota berkelanjutan di dunia dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan," ujar Perry.

Dengan beroperasinya BI di IKN yang lebih dekat dengan pemerintah serta lembaga lain, bank sentral sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional akan lebih mudah dan optimal dalam melakukan sinergi dan koordinasi dalam menjalankan tugas di bidang moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Perry pun optimistis pembangunan gedung BI di IKN dapat berjalan sesuai target dan bermanfaat optimal bagi masyarakat umum dengan dukungan pemulihan ekonomi yang terus berlangsung dan kondisi makroekonomi yang terus menguat. Gedung itu adalah bagian dari investasi bukan hanya bagi Bank Indonesia, tetapi juga bagi nasional untuk menjaga perekonomian secara berkesinambungan.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa kantor Bank Indonesia (BI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa mendongkrak kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap Indonesia.

"Karena otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pengembangan IKN, siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara," ucap Jokowi dalam acara peletakan batu pertama kompleks BI di IKN, Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur, seperti dipantau dalam tayangan video dari Jakarta, Kamis, 2 November 2023.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking itu, kata Jokowi, membuktikan kesungguhan, komitmen, serta kesiapan Indonesia dalam membangun IKN menjadi ibu kota negara yang berkelas dunia. Ia pun kembali menjelaskan alasan pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur.

Selanjutnya: "Masih ada yang bertanya kepada saya,..."

<!--more-->

"Masih ada yang bertanya kepada saya, 'Pak, kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur, pindah ke (Ibu Kota) Nusantara?' Masih ada yang menanyakan itu kepada saya," katanya.

Kepala Negara itu lalu menjelaskan bahwa penduduk Indonesia saat ini sudah sebanyak 278 juta orang, di mana 56 persen di antaranya tinggal di Pulau Jawa. "Lima puluh enam persen, dari 17.000 pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa; 56 persen," tuturnya.

Tak hanya itu, Jokowi menjelaskan bahwa perputaran ekonomi nasional sebesar 57-58 persen juga berada di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Akibatnya, beban Pulau Jawa dan Jakarta sudah di luar kapasitas yang dimiliki sebelumnya.

Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, ekonomi, dan infrastruktur. Rencana pemindahan ibu kota negara ini juga sudah ada sejak Presiden pertama RI Soekarno dan Presiden kedua RI Soeharto.

Sejak sembilan tahun silam, saat Jokowi pertama kali menjabat sebagai presiden RI, ternyata ia diam-diam membentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan presiden-presiden RI tersebut.

"Dan akhirnya, setelah enam tahun studi, berkalkulasi dan berhitung, kemudian kami (Pemerintah) memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan, dan akhirnya terakhir kami putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara adalah Nusantara," tutur Jokowi lebih lanjut soal asal gagasan mendorong IKN tersebut.

ANTARA

Pilihan Editor: 4 Rumah Sakit di IKN Ditargetkan Terbangun Pertengahan 2024, Menkes Wanti-wanti: Kasih Juga untuk BPJS