DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

Jumat, 27 Oktober 2023 15:07 WIB

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengadakan media gathering mengenai persiapan peluncuran core tax system di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, 26 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso

TEMPO.CO, Lombok - Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Iwan Djuniardi memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Core tax system yang akan diluncurkan Kemenkeu pada Juli 2024, menggunakan skema prepopulated dimana informasi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) akan diisi secara otomatis. Para wajib pajak hanya mengkonfirmasi data dan tidak perlu mengisi data SPT seperti saat ini.

Mengenai kerahasian data, ia mengatakan bahwa DJP memiliki data government yang cukup ketat dan sudah tersertifikasi. Ia memberikan contoh, pada 2016 DJP harus memenuhi beberapa syarat dari OECD untuk mendapatkan izin automatic exchange of information (AEoI).

"Mereka melakukan assesment terhadap sistem kita termasuk tata kelola data. Apakah menurut mereka dianggap secure atau tidak," ujar Iwan saat media gathering di Lombok, NTB pada Rabu, 26 Oktober 2023.

Sementara itu, pada tahun ini, OECD juga melaksanakan proses penilaian ulang untuk memastikan bahwa data yang tersimpan dalam sistem DJP cukup kuat dan aman.

Advertising
Advertising

"Asesor itu berpendapat bahwa keren sistem DJP. Bisa dipercaya, trusted untuk menjaga data," ujar Iwan.

Pada bidang IT, setiap dua tahun, pengelola infrastruktur DJP secara rutin memperoleh sertifikasi ISO 27001. "Pokoknya kita ikuti best practice data security sampai dapat ISO. Dan Alhamdulillah, data pajak kan belum pernah ada di media yang bocor. Jangan sampai. Sejauh ini kita dipercaya dunia internasional," ucap Iwan.

Sebagai informasi, sistem prepopulated ini merupakan salah satu kemudahan core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang akan dijalankan mulai 1 Juli 2024.

Skema prepopulated dapat mengurangi kesalahan yang sering dilakukan oleh wajib pajak saat mengisi SPT. Hal ini juga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan dari wajib pajak.

Pilihan Editor: Terapkan Skema Prepopulated, Ditjen Pajak Sebut Lapor SPT Pajak akan Lebih Mudah di 2025

Berita terkait

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

2 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

6 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

22 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

1 hari lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

1 hari lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

1 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

1 hari lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

1 hari lalu

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

Jumlah barang bawaan penumpang tidak dibatasi, hanya saja harus membayar bea masuk jika nilainya melebihi batas keringanan USD500.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

1 hari lalu

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

2 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya