Terapkan Skema Prepopulated, Ditjen Pajak Sebut Lapor SPT Pajak akan Lebih Mudah di 2025

Jumat, 27 Oktober 2023 07:30 WIB

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengadakan media gathering mengenai persiapan peluncuran core tax system di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, 26 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso

TEMPO.CO, Lombok - Direktorat Jenderal Pajak (DJP atau Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengatakan bahwa melalui core tax system, pengisian surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak (WP) akan lebih mudah.

Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Ditjen Pajak Kemenkeu Iwan Djuniardi mengungkap, core tax system akan menggunakan skema prepopulated di mana informasi dalam SPT pajak akan diisi secara otomatis sebelumnya. Para wajib pajak hanya mengkonfirmasi data dan tidak perlu mengisi data SPT pajak seperti saat ini.

“Jadi semua pajak yang dipotong oleh pemberi kerja itu akan masuk ke SPT orang pribadi. Walaupun kelihatannya rumit, tapi wajib pajak tinggal klik-klik, tinggal konfirmasi (data) saja,” kata Iwan saat media gathering di Lombok, NTB pada Rabu, 26 Oktober 2023.

Skema prepopulated dapat mengurangi kesalahan yang sering dilakukan oleh wajib pajak saat mengisi SPT. Hal ini juga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan dari wajib pajak.

Meskipun demikian, Iwan mengatakan, pelaksanaan prepopulated hanya akan terjadi jika pemberi kerja atau perusahaan berkomitmen menggunakan bukti potong. Ia menegaskan, komitmen perusahaan tersebut sangat penting dan berdampak pada kemudahan individu.

Advertising
Advertising

"Tapi tergantung juga didukung oleh perusahaan, semakin banyak perusahaan yang komitmen menggunakan bukti potong, maka akan semakin mudah," ujar Iwan.

Selanjutnya: Tetapi, Iwan memastikan bahwa sistem prepopulated....

<!--more-->

Tetapi, Iwan memastikan bahwa sistem prepopulated akan tersedia mulai 2025, meskipun core tax system akan beroperasi pada 2024. Hal ini disebabkan karena pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang komprehensif kepada wajib pajak sebelum mengimplementasikannya.

"SPT (prepopulated) nanti tahun 2025. Kan form-nya berbeda. Nanti Ibu Dwi (Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat) akan ketemu lagi untuk sosialisasi SPT," kata Iwan.

Sebagai informasi, sistem prepopulated ini merupakan salah satu kemudahan core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang akan dijalankan mulai 1 Juli 2024.

Core tax system merupakan suatu sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mengotomatisasi proses bisnis yang dijalankan oleh Ditjen Pajak sebagai pihak yang memegang otoritas perpajakan.

Beberapa proses bisnis yang akan diautomatisasi di antaranya proses pendaftaran wajib pajak, pemrosesan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya, pemrosesan pembayaran pajak, serta kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak.

Pilihan Editor: Wakil Presiden Ma'ruf Amin Resmikan Master Plan Industri Halal, Usung 4 Strategi Utama

Berita terkait

Rumah Warga Retak Imbas Ledakan Pabrik Smelter Nikel PT KFI, Perusahaan Janji Bertanggung Jawab

4 jam lalu

Rumah Warga Retak Imbas Ledakan Pabrik Smelter Nikel PT KFI, Perusahaan Janji Bertanggung Jawab

PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) janji bertanggung jawab atas dampak ledakan pablik smelter yang dialami warga.

Baca Selengkapnya

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

9 jam lalu

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

Istri eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membantah apabila dia pernah mengintimidasi Wijanto Tirtasana, bekas kongsi bisnisnya.

Baca Selengkapnya

Pabrik Smelter Nikel PT KFI di Kutai Kartanegara Meledak, Rumah Warga Retak

10 jam lalu

Pabrik Smelter Nikel PT KFI di Kutai Kartanegara Meledak, Rumah Warga Retak

Ledakan di pablik smelter nikel kembali terjadi. Kali ini di pabrik smelter milik PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) di Kutai Kartanegara, Kaltim.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

11 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Cerita Detik-detik Ledakan di Area Smelter Nikel PT KFI di Kutai Kartanegara

13 jam lalu

Cerita Detik-detik Ledakan di Area Smelter Nikel PT KFI di Kutai Kartanegara

Bunyi ledakan tiba-tiba menggoyang tubuh Lusi Puspita. Di luar, semburat api dan asap menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau PT KFI.

Baca Selengkapnya

26 Perusahaan Kapas dari Cina Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat

1 hari lalu

26 Perusahaan Kapas dari Cina Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat

26 perusahaan kapas asal Cina tak bisa melakukam impor ke Amerika Serikat karena diduga melakukan kerja paksa ke minoritas warga Uighur.

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Terbesar di Dunia, Microsoft Nomor Satu

1 hari lalu

10 Perusahaan Terbesar di Dunia, Microsoft Nomor Satu

Berikut ini deretan perusahaan terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasarnya pada 2024, didominasi oleh raksasa teknologi.

Baca Selengkapnya

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

2 hari lalu

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

Jumlah barang bawaan penumpang tidak dibatasi, hanya saja harus membayar bea masuk jika nilainya melebihi batas keringanan USD500.

Baca Selengkapnya

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

2 hari lalu

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyegel Mal Centre Point karena menunggak pajak Rp 250 Miliar sejak 2011 lalu.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

4 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya