TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan resmi meluncurkan bursa berjangka crude palm oil atau CPO pada Jumat, 13 Oktober 2023.

Politikus yang akrab disapa Zulhas tersebut berharap, dengan diluncurkannya bursa CPO ini maka Indonesia tidak lagi menjadikan bursa Malaysia dan bursa Rotterdam, Belanda sebagai acuan harga CPO.

“Kita berharap dengan adanya bursa ini maka barometer harga CPO dunia ada di kita, wong kita nomor 1 (penghasil CPO),” kata Zulhas dalam sambutannya di acara Launching Bursa CPO Indonesia di Jakarta, Jumat.

Menurutnya pembentukan bursa CPO Indonesia sangat penting mengingat Indonesia merupakan produsen CPO nomor satu di dunia dengan jumlah produksi hampir 47 juta ton. Demi memperkuat perdagangan CPO tersebut maka Kementerian Perdagangan berinisiatif melakukan perbaikan perdagangan CPO di bursa berjangka.

“Tujuannya adalah pembentukan harga acuan CPO yang transparan, akuntabel, dan melibatkan banyak penjual serta pembeli,” ujarnya.

Sementera itu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bahwa pihaknya telah menunjuk PT Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (ICFX) sebagai perubahan yang akan menjadi bursa berjangka CPO.

“Dengan pembentukan bursa CPO ini diharapkan mimpi Indonesia, mimpi kita untuk memiliki harga acuan CPO yang adil, transparan clear time dapat segera terwujud,” kata Didid.

Didid menambahkan,perdagangan CPO dalam bursa berjangka Indonesia bersifat volunteering, tanpa ada paksaan. Meski demikian, ia meyakini para pelaku usaha CPO tanah air akan bersedia berpartisipasi dalam rangka untuk meningkatkan industri sawit Tanah Air.

“Kami juga mendorong UMKM, pengusaha kelapa sawit untuk ikut serta dalam bursa CPO Indonesia ini. Hal ini karena perdagangan di bursa akan menempatkan penjual dan pembeli pada same level playing field,” jelasnya.

Demi mengoptimalkan perdagangan CPO di bursa berjangka Indonesia, maka ke depannya ICDX akan melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai mekanismenya kepada para pengusaha.

Pilihan Editor: Wamendag Soal Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa: RI Jaga Lebih dari 50 Persen Kawasan Hijau