TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai jenis dan harga senjata api yang ditemukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di rumah dinas Syahrul Yasin Limpo. Syahrul Yasin Limpo dan sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian terjerat kasus korupsi. Kasus itu membuat politikus Partai Nasdem tersebut mundur dari jabatannya.

Berita lain yang banyak dibaca masih terkait Syahrul Yasin Limpo. Butut kasus rasuah yang menjerat Syahrul Yasin Limpo itu menyebabkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertanian terpuruk. Pelaksana Tugas Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi meminta jajaran kerjanya di Kementan untuk sama-sama memulihkan kepercayaan publik dengan menandatangani zero tolerance for integrity sebagai pakta integritas bagi semua eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian.

Kemudian berita mengenai Asosiasi Dana Pensiun Indonesia atau ADPI yang mengungkapkan penyebab dana pensiun alias Dapen yang bermasalah. Ketua ADPI Ali Farmadi mencontohkan perihal empat dana pensiun BUMN yang disinyalir bermasalah. Menurut due diligence atau uji tuntas yang dilakukan Kementerian BUMN, ada masalah tata kelola di dana pensiun tersebut.

Lalu berita tentang harapan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang ingin sejumlah proyek di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dilanjutkan oleh presiden terpilih selanjutnya. Khususnya proyek strategis pemerintah, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Berita kelima mengenai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad-interim. Erick akan menggantikan sementara jabatan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang sedang menjalani perawatan kesehatan. Lantas apa perbedaan Ad-interim dan Plt di pemerintahan.

Berikut rangkuman lima berita terkini di Tempo.co.

Selanjutnya: Jenis dan Harga Senjata Api Syahrul Yasin Limpo, Ada yang Mirip Dipakai Eksekutor Nasruddin?

<!--more-->

1. Melongok Jenis dan Harga Senjata Api di Rumah SYL, Ada yang Mirip Dipakai Eksekutor Nasruddin Zulkarnain?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL pada Kamis, 28 September 2023. Dalam penggeledahan yang merupakan tindak lanjut pengumpulan alat bukti atas dugaan tindak pidana korupsi itu, KPK menemukan sejumlah senjata api.

Kala itu terdapat sejumlah senjata api ditemukan di rumah dinas mantan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut. KPK menemukan 12 pucuk senjata api dari berbagai jenis dan merek. Senjata itu meliputi Smith and Wesson (S&W), Walther, Call 22LR Lifecard, Fabqrique Nationale D'armes De Guerre, Amadeo Rossi, P3A Pindad, North American Arms, Battle Arms, Nighthawk, hingga Tanfoglio.

Selain itu, KPK juga menemukan satu kotak tempat senjata merek Glock dan total 909 butir amunisi dengan jenis yang juga berbeda. Kemudian, ditemukan 6 Kartu Surat Ijin Khusus Senjata Api (IKHSA), 1 Kartu Surat Ijin Penggunaan Senjata Peluru Karet (SIPSPK), 2 Surat Ijin Hibah, 1 Surat Ijin Angkut, dan 1 Buku Pas.

Lantas, berapa harga dan spesifikasi apa senjata api yang ditemukan di rumah Syahrul Yasin Limpo?

P3A Pindad Call 32mm ditemukan beserta Holster dan satu buah magasin. Senjata api ini memiliki nomor senpi CA Q004342 dan surat hibah :51/1369/IV/2021. Senjata berjenis pistol ini mempunyai bobot yang ringan dengan kaliber khusus 7,65x17mm. varian terkecil dari produk PT Pindad ini efektif untuk pertahanan diri, pertempuran jarak dekat, hingga operasi khusus. P3A memiliki panjang laras 102 mm dengan kapasitas magazen 12 peluru dengan jarak tembak efektif 15 meter. Perlu diketahui, pistol ini tidak diperjualbelikan untuk umum.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Buntut Kasus Syahrul Yasin Limpo, Pejabat Kementan Teken Pakta Integritas …

<!--more-->

2. Buntut Kasus Syahrul Yasin Limpo, Pejabat Kementan Teken Pakta Integritas Pulihkan Kepercayaan Rakyat

Pelaksana Tugas Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi meminta jajaran kerjanya di Kementan untuk sama-sama memulihkan kepercayaan publik dengan menandatangani zero tolerance for integrity sebagai pakta integritas bagi semua eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian. Langkah tersebut diambil setelah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terjerat perkara korupsi. Sejumlah pejabat tinggi Kementerian Pertanian juga ikut terseret dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

"Kita pulihkan lagi integritas dan kepercayaan publik. Nomor satu zero tolerance for integrity dan nomor dua bangkit dari keterpurukan. Kejadian kemarin-kemarin kita lupakan dan sekarang saatnya kita membuka lembaran baru," ujar Plt Mentan dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023.

Arief menekankan integritas adalah nyawa sekaligus pegangan penting dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi kerja. Integritas ditegaskannya merupakan parameter keberhasilan membangun kesejahteraan rakyat. “Pemulihan Kementan harus dimulai dari sekarang dengan menanamkan semangat antikorupsi terhadap setiap pegawainya,” ujarnya pula.

Salah satu yang diminta Arief adalah mempersiapkan program Quick Wins dalam waktu 3 bulan ke depan. Quick Wins adalah langkah inisiatif yang sangat cepat untuk mereformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Dana Pensiun Banyak Masalah, Ini Penyebabnya…

<!--more-->

3. Dana Pensiun Banyak Masalah, Asosiasi Ungkap Penyebabnya

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia atau ADPI mengungkapkan penyebab dana pensiun alias Dapen yang bermasalah. Ketua ADPI Ali Farmadi mencontohkan perihal empat dana pensiun BUMN yang disinyalir bermasalah. Menurut due diligence atau uji tuntas yang dilakukan Kementerian BUMN, ada masalah tata kelola di dana pensiun tersebut.

"Namun tidak terlepas juga apa yang telah dirilis oleh OJK bahwa semuanya tidak hanya kesalahan dari pengurus di dalam pengelolaan investasinya," kata Ali di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 Oktober 2023. "Ada beberapa terkait, misalnya kewajiban dari pendiri."

Ali menuturkan, beberapa pendiri memang menunggak atau tidak mencicil kewajiban mereka. Jika mereka tidak membayar pendanaan bulanan itu, lanjut dia, dana operasional dana pensiun akan berkurang.

Padahal, penyedia dana pensiun harus mengeluarkan dana setiap bulan untuk program manfaat mereka. Belum lagi perlu dana untuk pengmbangan Dapen. "Sementara untuk kewajiban pembayaran manfaat pensiunnya aja harus mengambil yang ada," tutur Ali.

Selain itu, dia menyebut tingkat suku bunga aktuaris yang ditetapkan melebihi return investasi yang diterima oleh lembaga pengelola dana pensiun. Misalnya, suku bunga aktuarisnya ditetapkan 9 persen, padahal investasi menghasilkan hanya 6,5 persen atau 7 persen. "Berarti ada kekurangan sekitar 2 persen-an," tutur dia.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Apindo Berharap Presiden Terpilih 2024 Lanjutkan Proyek Jokowi…

<!--more-->

4. Apindo Berharap Presiden Terpilih 2024 Lanjutkan Proyek Jokowi Bangun IKN

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan sejumlah proyek di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi harus dilanjutkan oleh presiden terpilih selanjutnya. Khususnya proyek strategis pemerintah, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kepemimpinan selanjutnya perlu memastikan mekanisme riil proyek strategis pemerintah IKN dan proyek infrastruktur lainnya," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani di Menara Astra, Jakarta Selatan pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Shinta mengatakan Apindo pun akan mendorong para pengusaha dalam negeri untuk ini berpartisipasi dan berinvestasi di IKN. Terlebih, menurutnya, investor lokal perlu berinvestasi terlebih dahulu untuk menarik minat investor asing.

Beberapa pengusaha lokal, ujarnya sudah berkunjung ke IKN. Di antaranya juga sudah memulai pembangunan. Ia menilai hal itu telah menunjukkan bahwa pengusaha di Tanah Air telah berpartisipasi.

Menurutnya, pembangunan IKN merupakan sebuah mimpi dan legacy yang diharapkan Jokowi bisa terlaksana. Karena itu, tuturnya, pada akhirnya semua investasi harus dilihat dari sisi komersialitasnya juga. Sehingga perlu ada permintaan dan penawaran atau supply and demand.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Luhut Digantikan Erick Thohir, Ini Perbedaan Jabatan…

<!--more-->

5. Luhut Digantikan Erick Thohir, Ini Perbedaan Jabatan Ad-interim dan Plt di Pemerintahan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad-interim. Erick akan menggantikan sementara jabatan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang sedang menjalani perawatan kesehatan.

“Karena saat ini Pak LBP Menko Marves sedang menjalani kesehatan, maka Presiden telah menunjuk Erick Thohir, Menteri BUMN menjadi Menko Marves Ad-interim,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, AAGN Ari Dwipayana saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023.

Lantas, sebenarnya apa itu ad-interim? Dan apa perbedaannya dengan pelaksana tugas (Plt), pelaksana harian (Plh), penjabat (Pj), dan pejabat sementara (Pjs)?

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ad-interim berarti untuk sementara waktu. Istilah ad-interim diambil dari ungkapan bahasa Latin.

Terkait dasar hukum pengangkatan pejabat ad-interim, tidak ada aturan pasti yang ditetapkan oleh negara, karena hal itu murni sebagai kewenangan presiden sejak era Sukarno. Misalnya, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 2 Tahun 1956 tentang Pengangkatan Menteri Ad Interim, Sukarno menunjuk Perdana Menteri (PM) Boerhanoedin Harahap sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) Ad-Interim pada 8 Desember 1955.

Dikutip dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah (2022), menteri dibagi menjadi dua jenis, yaitu menteri plenipotentiary dan menteri ad-interim. Menteri plenipotentiary diberikan kuasa penuh dalam menjalankan tugas di kementerian. Sedangkan menteri ad-interim merupakan orang yang melaksanakan tugas untuk memimpin suatu kementerian dengan masa jabatan dan kewenangan terbatas, serta dalam waktu singkat.

Keberadaan menteri ad-interim dianggap tidak begitu berarti, sebab kedudukan dan wewenangnya yang tidak terlalu jelas. Selain itu, menteri ad-interim tidak mempunyai hak untuk membuat keputusan yang bersifat strategis, sehingga kedudukannya sama sebagai pejabat di bidang administratif saja.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Ditunjuk Jokowi, Erick Thohir Emban Semua Jabatan Luhut di Pemerintahan