3 Instruksi Jokowi ke Kementerian dan Lembaga untuk Mitigasi Dampak El Nino

Rabu, 4 Oktober 2023 07:40 WIB

Presiden Jokowi (kiri) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan tiga hal ke kementerian dan lembaga terkait dalam menjaga persediaan air agar ketahanan pangan nasional tercapai di tengah fenomena El Nino yang kini melanda sejumlah daerah.

Tiga hal tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar usai menghadiri agenda rapat terbatas (ratas) mitigasi dampak fenomena El Nino yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.

"Intinya arahan dari Bapak Presiden ada tiga hal, yaitu pertama pemetaan persoalan secara komprehensif, yang kedua fokus untuk strategi tersedianya air, dan yang ketiga daerah sentra produksi pangan agar dicek terus-menerus untuk kecukupan air," ujar Siti Nurbaya.

Pada rapat itu, sejumlah kementerian dan lembaga terkait menyampaikan laporan terbaru terkait langkah mitigasi terhadap persoalan kekeringan. Salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang melaporkan 60 sampai 80 persen persediaan air di Indonesia saat ini masih efektif.

Dalam laporannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan kondisi 114 danau, kemudian 323 situ, ramu, maupun embung. "Itu kira-kira antara 60 sampai 80 persen masih efektif. Jadi masih bisa teratasi," ujar Siti Nurbaya.

Advertising
Advertising

Presiden Jokowi pada rapat itu juga mengarahkan agar kementerian dan lembaga terkait mewaspadai potensi gagal panen akibat air irigasi pertanian yang kian menyusut. Selain itu, yang juga perlu dimitigasi adalah persediaan pasokan air bersih bagi kebutuhan masyarakat yang harus selalu dipenuhi.

"Kemudian beras harus tetap ada dan antisipasi, dan tangani persoalan kebakaran hutan dan lahan, termasuk mengatasi berbagai komplain yang ada dan harus disikapi," ucap presiden.

Selanjutnya: Kepala negara juga meminta ...

<!--more-->

Kepala negara juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan ramalan cuaca secara jelas kepada masyarakat. "Kemudian Bapak Presiden meminta BMKG menyampaikan ramalan cuaca dan proyeksi ke depan," tutur Siti Nurbaya.

Adapu Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebutkan puncak El Nino masih akan bertahan hingga akhir Oktober, dan pada November mulai terjadi transisi dari kemarau ke musim hujan. El Nino diprediksi moderat hingga akhir tahun, melemah di Februari-Maret, dan berakhir di bulan Maret.

“Namun, alhamdulillah karena adanya angin monsun dari arah Asia sudah masuk ini mulai November, jadi kita akan insyaallah mulai turun hujan di bulan November," tutur Dwikorita. "Artinya pengaruh El Nino akan mulai tersapu oleh hujan sehingga diharapkan kemarau kering itu insyaallah berakhir secara bertahap, ada yang sebelum November tapi sebagian besar mulai November, ada yang lebih mundur lagi."

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi menyebutkan terjadi penurunan produksi, utamanya di sektor tanaman pangan yang terdampak El Nino. Untuk meningkatkan stok cadangan beras pemerintah (CBP), ia melanjutkan, pemerintah melakukan impor agar harga di pasar tetap terkendali.

“Jadi untuk menekan harga di pasar, kita coba siasati dengan membanjiri produk. Mudah-mudahan ini cukup efektif kita lakukan, bersinergi dengan kementerian/lembaga lain utamanya Kemendag (Kementerian Perdagangan), juga dengan Bapanas (Badan Pangan Nasional),” kata Harvick.

ANTARA

Pilihan Editor: Bapanas Batasi Pembelian Beras: Supaya Masyarakat Bijak Berbelanja

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Top 3 Tekno: Gempa Mengguncang Kuat Sumedang, Prakiraan Cuaca BMKG, World Water Forum Bali

4 jam lalu

Top 3 Tekno: Gempa Mengguncang Kuat Sumedang, Prakiraan Cuaca BMKG, World Water Forum Bali

Topik tentang gempa tektonik bermagnitudo 3,5 mengguncang kuat wilayah Sumedang menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

12 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

13 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

15 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

21 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya