TEMPO.CO, Jakarta - Sejarawan di bidang ekonomi, Yuda Benharry Tangkilisan, menyatakan ekonomi biru atau blue economy yang merupakan konsep optimalisasi sumber daya perairan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada pelaksanaannya dihadapkan pada masalah eksplorasi dan eksploitasi sumber daya.

Dosen Ilmu Sejarah Universitas Indonesia ini mengungkapkan permasalahan ekplorasi dan eksploitasi sumber daya di pemerintahan era Jokowi tidak hanya berada di ranah ekonomi, bisnis dan teknologi. "Melainkan juga pada politik, diplomasi, hukum, pertahanan, dan budaya, yang sudah memiliki fondasi hukum internasional,” ujar Yuda kepada Tempo, Sabtu, 30 September 2023.

Konsep ekonomi biru, kata Yuda, sebenarnya merujuk pada ekonomi kelautan atau maritim. Awalnya konsep ini berangkat dari perikanan tangkap dan pengolahannya hingga pemanfaatan sumber daya maritim lainnya. Sumber daya alam yang dimaksud juga meliputi potensi sungai, danau, setu, dan rawa.

Yuda menjelaskan, kajian mutakhir tentang Sejarah Ekonomi Indonesia (SEI) sudah memperlihatkan perhatian terhadap keadaan dan perkembangan maritim, mulai dari dinamika pelayaran dan perdagangan, emporium, jalur sutra laut, jalur rempah, hingga peranan kawasan pedalaman.

Sektor-sektor ini berpengaruh terhadap perkembangan kawasan pesisir dan interaksi ekonomi dan pasar baik itu antar pulau, regional, maupun mondial, yang telah melalui era perdagangan bebas, kolonialisme, nasional, dan global dewasa ini.

“Eksplorasi dan eksploitasi ekonomi biru tidak terlepas dari peranan dan pengaruh kapitalisme global, terutama teknologi tinggi dalam tatanan ekonomi internasional yang tidak seimbang,” ujarnya.

Untuk itu, kata Yuda, agar mampu memahami dan mendalami akar permasalahannya secara realistis dan historis, perguruan tinggi perlu memiliki kesadaran dan kearifan terhadap konsep ekonomi biru.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menegaskan pendekatan blue economy harus menjadi arus utama pembangunan Indonesia ke depan karena konsepnya yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi.

Selanjutnya: “Ini harus kita buat. Kalau tidak, ..."

<!--more-->

“Ini harus kita buat. Kalau tidak, climate change (perubahan iklim) itu akan menjadi masalah ke depan ini,” katanya saat memberikan kuliah umum dalam Seminar Nasional Kemaritiman dalam rangka Hari Maritim Nasional yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat, 29 September 2023.

Luhut memaparkan saat ini Indonesia menyumbang emisi karbon sebanyak 2,3 juta ton per kapita, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju yang mencapai 15 juta ton per kapita. Namun Indonesia tidak boleh lengah dan perlu terus memanfaatkan potensi dan mendorong pembangunan berbasis ekonomi birunya. Pasalnya, sebanyak 70 persen wilayah Indonesia merupakan laut dengan 6,4 juta kilometer persegi area laut yang bisa dimanfaatkan.

“Namun kontribusi ekonomi biru masih relatif terbatas. Kontribusi kemaritiman masih terbatas dengan pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari pertumbuhan PDB nasional,” ujar Luhut.

Dalam bahan paparan yang disajikan, kontribusi PDB kemaritiman hanya sebesar 7,6 persen pada 2021. Adapun pertumbuhan PDB kemaritiman pada 2021 hanya sebesar 2,04 persen, di bawah pertumbuhan PDB nasional pada periode yang sama sebesar 3,69 persen.

Hal ini yang kemudian berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir lebih buruk dibandingkan dengan masyarakat non pesisir. “Penduduk daerah pesisir relatif lebih miskin dengan tingkat kemiskinan yang lebih buruk. Persentase penduduk miskin di pesisir mencapai 11,02 persen sementara non pesisir 8,67 persen. Jadi kelihatan gap-nya itu,” tutur Luhut.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pengembangan industri maritim dan hilirisasi sumber daya maritim. Selain itu industri pengolahan maritim dan industri pembuatan pemeliharaan dan jasa perbaikan kapal juga perlu dihidupkan.

“Sehingga kalau ada orang mau maintenance kapal di luar, ya mungkin kita kasih pajak yang lebih mahal buat dia,” tuturnya.

Salah satu contoh upaya mengembangkan ekonomi biru itu, kata Luhut, bisa dengan hilirisasi rumput laut yang bakal berdampak besar karena bakal menjadi bahan baku berbagai industri, mulai dari produk kesehatan, makanan, pupuk organik, makanan pengganti, bioplastik hingga biodiesel.

DEFARA DHANYA PARAMITHA | ANTARA

Pilihan Editor: Isi Kuliah Umum, Luhut: Visi Indonesia Jadi Pusat Maritim Dunia