TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja atau DPP Aspek Indonesia mengungkapkan sebanyak 100 karyawan PT. Smartfren Telecom Tbk. terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak sampai Agustus 2023.

Director Investor Relations & Media Smartfren, Gisela Yenny Lesmana, tidak menampik adanya PHK di tubuh perusahaan. "Perusahaan berinisiatif menajamkan strategi bisnis, benchmarking dan memperbaiki kinerja, seperti redefinisi tugas dan fungsi kerja," katanya dalam keterangan resmi pada Selasa, 26 September 2023.

Gisela menyatakan langkah itu searah dengan perkembangan industri yang menuntut perusahaan bertransformasi demi kelangsungan usaha. Selain itu, proses yang sudah berjalan telah sesuai peraturan yang berlaku.

"Sudah melalui dialog dengan pekerja yang terdampak dengan selalu mengedepankan komunikasi dan musyawarah," ujar Gisela. "Dalam hal masih ada ketidaksesuaian pendapat, perusahaan akan melakukan mediasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku."

Informasi PHK sepihak yang dilakukan Smartfren Telecom awalnya diungkapkan oleh Presiden DPP Aspek Indonesia Mirah Sumirat. Mirah menyebut, hal itu diketahui berdasarkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi dari Serikat Karyawan Smartfren selaku anak organisasi Aspek.

Dia menilai PHK sepihak yang dilakukan manajemen Smartfren tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara proses maupun terkait hak-hak normatif yang wajib dibayarkan perusahaan.

"Ironisnya para karyawan yang di-PHK, tidak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena hanya diberikan kompensasi yang hanya diperhitungkan dari gaji pokok saja dan tidak memperhitungkan tunjangan lain yang bersifat tetap," ujar Mirah lewat keterangan tertulis pada Senin, 25 September 2023.

Mirah menuturkan, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan pertemuan kepada Direktur Utama dan Chief Executive Officer (CEO) PT. Smartfren Telecom Tbk. Namun, sampai saat ini tidak ada tanggapan dari pihak manajemen.

"PHK sepihak dan massal diketahui masih akan berlanjut di tahun 2023, dan diperkirakan akan menelan korban mencapai sedikitnya 300 karyawan," tuturnya.

Pilihan Editor: Bank Sentral AS PHK 300 Pegawai, Adakah Dampaknya bagi Indonesia?