Jokowi Tantang IPB Berinovasi Genjot Produktivitas Padi jadi 12 Ton per Hektare: Harus Out of Mind

Sabtu, 16 September 2023 21:38 WIB

Presiden Jokowi saat memberikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis IPB Univrersity ke-60, Jumat, 15 September 2023. Dok. IPB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan saat ini dibutuhkan inovasi yang di luar nalar dan luar biasa dalam membangun ekosistem pangan. Presiden pun menyerahkan inovasi untuk ketahanan pangan itu ke kampus Institut Pertanian Bogor atau IPB.

Saat ini, kata Jokowi, rata-rata produktivitas padi nasional mencapai 5,9 ton per hektare. Ia berharap inovasi yang dikembangkan IPB dapat menggenjot produktivitas padi menjadi 10-12 ton per hektare.

"Menurut saya, belum bisa dibilang inovasi, jika belum kita ini rada-rada gila, gitu. Belum bisa. Dibilang inovasi, jika kita belum dibilang 'out of mind'. Belum bisa dibilang inovasi, jika belum dibilang tidak mungkin," tuturnya. "Karena inovasi, semestinya memang bukan hal yang biasa-biasa saja."

Hal itu disampaikan Jokowi saat berorasi dalam Sidang Terbuka Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka Dies Natalis ke-60 di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 15 September 2023.

Oleh karena itu, Jokowi menyambut baik perluasan disiplin ilmu dari IPB untuk mengembangkan ekosistem pangan, serta intervensi teknologi canggih, bahkan kecerdasan buatan hingga sistem robotik.

Advertising
Advertising

Ia menjelaskan, krisis pangan dunia yang terjadi akibat kondisi geopolitik saat ini sebetulnya bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk membuat lumbung pangan.

Tantangan krisis pangan dunia itu, kata Jokowi, yang menuntut warga Indonesia, termasuk IPB untuk melakukan inovasi besar-besaran dalam menangani permasalahan tersebut. "Untuk menjadikan permasalahan pangan dunia sebagai peluang Indonesia menjadi lumbung pangan," tuturnya.

Kepala Negara memaparkan bahwa lumbung pangan bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan kita, selain untuk mengatasi krisis pangan dunia yang terjadi.

Menanggapi hal tersebut, Rektor IPB Prof. Arif Satria mengatakan IPB menetapkan lima agenda besar. Lima agenda besar itu di antaranya meliputi memimpin inovasi pangan dan transformasi ekonomi Indonesia melalui industrialisasi agro maritim 4.0. Lalu meningkatkan peran trendsetter dari national leader menjadi global south leader di bidang agro maritim yang inklusif dan berkelanjutan.

ANTARA

Pilihan Editor: Ini Sosok Menteri Bahlil yang Diutus Jokowi Selesaikan Konflik Rempang Batam

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Tambang Ilegal Lewati Jalan di Desa Lumbung Padi Kalimantan Timur Sejak 2019, Sebabkan Warga Kesulitan Air Bersih

21 jam lalu

Tambang Ilegal Lewati Jalan di Desa Lumbung Padi Kalimantan Timur Sejak 2019, Sebabkan Warga Kesulitan Air Bersih

Aktivitas tambang ilegal batu bara di Desa Sumbersari, Kutai Kartaanegara, Kalimantan Timur berdampak buruk bagi warga.

Baca Selengkapnya