TEMPO.CO, Pangkalpinang - Ribuan kendaraan dinas milik tujuh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kepala Badan Keuangan Daerah Bangka Belitung Muhammad Haris mengatakan total kendaraan dinas yang menunggak pajak kendaraan bermotor tersebut mencapai 6.858 unit.

"Sedangkan untuk total tunggakan dari keseluruhan kendaraan dinas tersebut mencapai lebih dari Rp 5 miliar," ujar Haris kepada Tempo, Selasa, 12 September 2023.

Untuk unit rinciannya per kabupaten dan kota, kata Haris, terdiri dari 1.104 unit kendaraan dinas di Kabupaten Bangka, 1.085 unit di Kabupaten Bangka Tengah, dan 1.391 unit di Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian sebanyak 840 unit kendaraan di Kabupaten Bangka Barat, 699 unit di Kabupaten Belitung, 318 unit di Kabupaten Belitung Timur dan terbesar ada 1.421 unit di Kota Pangkalpinang.

Sedangkan nilai tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor dinas di Kabupaten Bangka mencapai Rp 664,2 juta; Kabupaten Bangka Tengah Rp 843,3 juta; dan Kabupaten Bangka Selatan Rp 1,3 miliar. Lalu Kabupaten Bangka Barat Rp 495 juta; Kabupaten Belitung Rp 581,3 juta; Kabupaten Belitung Timur Rp 234,8 juta; dan Kota Pangkalpinang sebesar Rp 932 juta.

Haris menyesalkan banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pembayaran pajak tersebut. Menurut Haris, pemerintah daerah setempat seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat untuk kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

"Kalau seperti ini, bagaimana kita mau jadi contoh kalau kita sendiri dari pemerintah daerah malah menunggak membayar pajak kendaraan bermotor. Setiap tahun kami surati para bupati dan wali kota. Tahun ini sudah satu kali kami kirimkan surat untuk membayar," ujar dia.

Haris menambahkan pemerintah daerah seharusnya tidak ada alasan menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sebab, sudah ada anggaran pembayaran pajak dalam kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas.

"Itukan dianggarkan dan bukan duit pribadi yang digunakan untuk membayar,” ujarnya. “Makanya kami imbau untuk segera membayar. Kami setiap kunjungan ke kabupaten kota sering menemui kendaraan dinas belum bayar pajak. Biasanya kami foto dan kami kirim surat penagihan untuk membayar pajaknya," ujar dia.

Pilihan Editor: Soal Nasib TikTok Shop di RI, Zulhas: Dia Media Sosial jadi Social Commerce, Nanti Mati yang Lain