TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menandatangani nota kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bekasi terkait upaya Sinergi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) di Kota Bekasi.

Penandatanganan dilakukan oleh Plt Kepala BPTJ Agung Raharjo bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono di Plaza Pemerintah Kota Bekasi.

Plt Kepala BPTJ Agung Raharjo mengatakan kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan sinergi perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian angkutan umum perkotaan dengan skema BTS di Kota Bekasi sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing pihak.

Menurut dia, kerja sama itu merupakan titik awal dari perjanjian kerja sama yang akan bersifat lebih teknis dan operasional dari kedua belah pihak.

"Dalam nota kesepakatan ini, BPTJ mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menyiapkan anggaran operasional, dan mensinergikan serta melaksanakan perencanaan. Sementara Pemerintah Kota Bekasi bertanggung jawab untuk mengusulkan rute dan menerbitkan izin trayek yang diperlukan serta menyiapkan rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas,” ujar Agung lewat keterangan tertulis dikutip Selasa, 5 September 2023.

Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi mengatakan perencanaan BTS di Kota Bekasi yang akan dihadirkan pada 2024. Namun, masih harus melewati beberapa tahapan, di antaranya penyusunan naskah akademik yang berisi desain rencana operasi layanan, uji coba koridor, dan evaluasi dari pelaksanaan uji coba tersebut.

Tatan menjelaskan untuk tahap awal direncanakan dua koridor yaitu koridor 1 Summarecon Bekasi - Vida dan koridor 2 Terminal bekasi - Pondok Gede, namun untuk kepastian rutenya masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Nantinya kehadiran layanan BRT dengan skema BTS di Kota Bekasi diharapkan masyarakat dapat merasakan modernisasi peradaban transportasi di Jabodetabek, sehingga merata di kota-kota lainnya.

“Pembangunan angkutan perkotaan berbasis BRT bertujuan membangun peradaban agar warga bisa menikmati peradaban angkutan umum. Sehingga naik angkutan umum menjadi gaya hidup perkotaan. Setelah layanan setara kemudian konektivitas dan aksesibilitas bisa terwujud," ucap Tatan.

Rencana pengembangan angkutan perkotaan dengan skema BTS berbasis BRT

<!--more-->

Sementara Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menyambut baik dengan dilaksanakannya kerja sama itu. Menurunya, kehadiran BTS di kotanya nantinya akan mengantarkan masyarakat Kota Bekasi memasuki babak baru, budaya baru, dan kebiasaan baru dalam memanfaatkan layanan angkutan umum massal.

“Maka dari itu, mudah-mudahan ada satu harapan bahwa masyarakat Kota Bekasi akan segera beralih menggunakan transportasi umum sehingga selain dapat mengurangi kemacetan juga dapat mengurangi polusi udara," kata Tri Adhianto.

Skema BTS merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam rangka menyediakan layanan angkutan umum yang memadai dan menjangkau semua wilayah. Tujuannya dalam rangka menunjang, memperlancar, dan meningkatkan pembangunan perekonomian, baik regional maupun nasional, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rencana strategis BPTJ sudah ada rencana pengembangan angkutan perkotaan dengan skema BTS berbasis BRT atau BISKITA di sejumlah wilayah di Bodetabek. Untuk mewujudkannya, komitmen pemerintah daerah menjadi kunci terutama membuat agenda untuk mendukung penyelenggaraan angkutan perkotaan berbasis BRT di kotanya masing-masing.

Pilihan editor: ASDP Jelaskan Faktor Pembentuk Tarif Baru Angkutan Penyeberangan yang Mulai Berlaku 3 Agustus