TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal membeberkan pekerjaan rumah alias PR pemerintah jika Pertamina resmi menghapus Pertalite dan menggantinya dengan Pertamax Green 92. Faisal berkaca pada masalah yang dihadapi pemerintah dalam menyalurkan subsidi Pertalite.

"Pertalite BBM paling murah. Itu pun selama ini masalahnya ada pada kecukupan kuantitas dan keterbatasan subsidi," ujar Faisal kepada Tempo pada Kamis malam, 31 Agustus 2023. "Kalau Pertalite dihapus, artinya ada progres baru lagi."

Faisal mengatakan pemerintah bakal menghadapi perkara serupa jika memberikan subsidi untuk Pertamax Green 92, seperti ketika memberi subsidi pada Pertalite. Artinya, pemerintah tetap harus mengontrol distribusi subsidi tersebut agar tepat sasaran. Mekanismenya dilakukan dengan pemberian subsidi pada orang, bukan barang.

Sementara jika pemerintah tidak memberikan subsidi, pemerintah mesti memikirkan dampaknya terhadap masyarakat. Sebab tanpa subsidi, otomatis harga Pertamax Green 92 bakal tinggi. Walhasil daya beli masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, bakal turun.

"Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah dampak inflasi bahan bakar bisa sangat signifikan. Kita tahu itu," ucap Faisal.

Pertamax Green 92 merupakan campuran Pertalite dengan etanol

<!--more-->

Rencana penghapusan Pertalite pada 2024 disampaikan Dirut Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu, 30 Agustus 2023. Saat itu, ia menyampaikan bahwa pada 2024 Pertamina akan menjual 3 produk, yaitu Pertamax Green 92, Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo.

Pertamax Green 92 merupakan campuran Pertalite dengan etanol 7 persen, sedangkan Pertamax Green 95 campuran Pertamax ron 92 dengan etanol 8 persen.

Nicke memang belum merinci bagaimana konsep harga yang bakal diberlakukan untuk Pertamax Green 92. Rencana penghapusan Pertalite ini pun, kata Nicke, masih dalam usulan yang dikaji di internal Pertamina. Belum ada keputusan pemerintah soal ini.

Akan tetapi, jika usulan tersebut dibahas dan dapat menjadi program pemerintah, harganya akan diatur pula oleh pemerintah. “Tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif justru mempertanyakan biaya rencana penghapusan Pertalite dan pengalihan subsidi ke Pertamax.

"Ongkosnya dari mana?" kata Arifin ketika ditemui di Komplek DPR RI pada Kamis, 31 Agustus 2023. "(Biaya produksinya) naik, siapa yang mau bayar?"

RIRI RAHAYU | CAESAR AKBAR

Pilihan editor: Pertalite Akan Diganti Pertamax Green 92, Ekonom Singgung Keterjangkauan Harga