Tanggapan Ombudsman Mengenai Dugaan Monopoli Harga Padi PT Wilmar

Kamis, 31 Agustus 2023 08:29 WIB

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika saat konferensi pers pada Kamis, 14 Juli 2022. Tempo/Hamdan C Ismail

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan akan mendalami adanya dugaan monopoli harga padi oleh PT Wilmar Padi Indonesia. Wilmar juga diduga menjadi penyebab matinya penggilingan kecil di Provinsi Banten.

"Dugaan tersebut karena Wilmar membeli padi dari para petani di wilayah Banten dengan harga yang cukup tinggi," ujar Yeka dalam keterangannya, Rabu, 30 Agustus 2023.

Yeka berujar sejak pertengahan 1990-an, persaingan antara penggilingan padi kecil dan menengah besar sudah terjadi. Sehingga kondisi persaingan ini sudah terjadi jauh sebelum PT WPI. Namun, ia menegaskan persaingan tidak harus berujung pada matinya penggilingan padi menengah.

Persaingan, kata dia, justru akan meningkatkan kualitas layanan. Termasuk kualitas layanan terhadap petani. Sebab petani tentu menginginkan hasil produksinya dihargai lebih baik dan pelayanan lainnya seperti penjualan dengan sistem timbang. Pembayaran pun dilakukan secara tunai membuat petani terlayani dengan baik.

Layanan seperti ini, menurut Yeka, perlu dipertahankan. Yeka memberi contoh, di Serang bukan hanya ada Wilmar saja, namun ada juga penggilingan dengan kapasitas relatif besar. Seperti Penggilingan Karya Muda, Penggilingan Ar Rahman dan Penggilingan Mugi Jaya. Jika Wilmar bisa menyerap 2,6 persen dari total produksi gabah di Banten, masih ada 97,4 persen lagi gabah yang diserap oleh penggilingan padi lainnya.

Advertising
Advertising

Kendati demikian, Yeka mengatakan jika ada pelaku usaha yang mampu membeli gabah dengan harga yang lebih baik, sebaiknya jangan dihakimi terlebih dahulu. Seperti pengalaman Ombudsman saat menangani kasus tutupnya PT Ibu beberapa tahun lalu. Kala itu petani dirugikan karena kehilangan pembeli yang memberikan pelayanan lebih baik.

Untuk mendalami permasalahan ini, Ombudsman RI berencana memanggil semua pihak yang terlibat agar terjadi rekonsiliasi agar ke depannya kasus seperti ini tidak terjadi lagi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi telah mendatangi pihak Manajemen Rice Milling Plant milik PT Wilmar Padi Indonesia yang berkantor di Serang. Kedatangan Fadli bertujuan untuk meminta informasi soal kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Dalam pertemuan antara Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten dan pihak manajemen Wilmar, diperoleh informasi bahwa Wilmar di Serang mulai berproduksi pada Juni 2022, dan stabil berproduksi sejak Oktober 2022.

Selama kurun waktu Januari hingga Agustus 2023 jumlah gabah petani yang diserap PT WPI sebanyak 39.845 ton. Jika dibandingkan dengan angka produksi gabah di Provinsi Banten hingga bulan Agustus 2023 yang diperkirakan mencapai 1,5 juta ton, maka persentase penyerapan gabah petani oleh Wilmar sekitar 2,65 persen.

Dalam pertemuan tersebut terungkap, selama Agustus 2023, penyerapan gabah petani oleh PT WPI hanya 5 persen dari rata rata realisasi produksinya sebesar 5.000 ton per bulan atau 200 ton per hari. Adapun sejak pekan pertama Agustus 2023, Wilmar sudah menghentikan aktifitas penyerapan gabah petani.

Pilihan Editor: LRT Jabodebek Dipuji Jokowi dan Para Menteri, Masyarakat: Rem Kurang Halus

Catatan redaksi: Judul dan isi berita telah diperbaiki pada Rabu, 6 September 2023, pukul 18.30 WIB karena kesalahan dalam mengutip pernyataan Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika. Judul sebelumnya adalah “Ombudsman: Wilmar Diduga Monopoli Harga Padi” kami perbaiki menjadi “Tanggapan Ombudsman Mengenai Dugaan Monopoli Harga Padi PT Wilmar”. Kalimat pertama pada paragraf kedua semula tertulis “Ombudsman meyakini dugaan tersebut karena Wilmar membeli padi dari para petani di wilayah Banten dengan harga yang cukup tinggi" kami koreksi menjadi “Dugaan tersebut karena Wilmar membeli padi dari para petani di wilayah Banten dengan harga yang cukup tinggi”. Redaksi mohon maaf atas kesalahan tersebut

Berita terkait

Tambang Ilegal Lewati Jalan di Desa Lumbung Padi Kalimantan Timur Sejak 2019, Sebabkan Warga Kesulitan Air Bersih

3 hari lalu

Tambang Ilegal Lewati Jalan di Desa Lumbung Padi Kalimantan Timur Sejak 2019, Sebabkan Warga Kesulitan Air Bersih

Aktivitas tambang ilegal batu bara di Desa Sumbersari, Kutai Kartaanegara, Kalimantan Timur berdampak buruk bagi warga.

Baca Selengkapnya

Modus Penipuan Oknum Pegawai ke Nasabah Sering Terjadi, OJK Pernah Sarankan Bank Ambil Alih

10 hari lalu

Modus Penipuan Oknum Pegawai ke Nasabah Sering Terjadi, OJK Pernah Sarankan Bank Ambil Alih

Kasus dugaan penipuan oleh oknum pegawai BTN terhadap nasabah banyak menarik perhatian setelah korban berunjuk rasa di depan kantor bank itu.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

12 hari lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Kasus Penipuan Deposito BTN, Ombudsman: Bukan Kali Pertama Terjadi

12 hari lalu

Kasus Penipuan Deposito BTN, Ombudsman: Bukan Kali Pertama Terjadi

Kasus penipuan deposito BTN bukan kali pertama. Ombudsman mengungkap kasus serupa sudah terjadi dua kali di dua tahun terakhir

Baca Selengkapnya

Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

14 hari lalu

Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

Pengadilan baru saja mencabut izin penanaman komersial padi Beras Emas atau Golden Rice hasil rekayasa genetika di Filipina.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

17 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

17 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

18 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

18 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

19 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya