TEMPO.CO, Solo - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyatakan selama kurun waktu 1,5 tahun terakhir sudah ada peningkatan transaksi melalui e-katalog. Peningkatan itu dari tahun 2022 senilai Rp 83,9 triliun menjadi Rp 123,3 triliun per 18 Agustus 2023.

"Problemnya adalah rencana umum pengadaan ini hampir 5 tahun terakhir selalu di atas Rp 1.000 triliun. Seperti di tahun ini kalau rencana umum pengadaan APBN APBD, itu perkiraannya sekitar Rp 1.104,49 triliun," ujar Hendrar dalam sambutannya di acara Peluncuran Konsolidasi Pengadaan Bahan Pakaian Dinas Harian (khaki) dan Seragam Sekolah PDN untuk Katalog Elektronik Lokal Provinsi Jawa Tengah dan Penyerahan Blangkon Jateng Awards di Bale Tawang Arum, Kompleks Balai Kota Solo, Kamis, 24 Agustus 2023.

Terkait kondisi itu, Hendrar mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintah daerah (Pemda), khususnya pejabat pimpinan agar setidaknya 50 persen dalam pengadaan barang dan jasa lewat e-katalog. Untuk tahun 2023 ini, pemerintah menargetkan transaksi hingga Rp 500 triliun di e-katalog dengan 5 juta produk.

"Jadi kalau hari ini masih Rp 123,3 triliun itu terlalu jauh dari target potensi yang ada ini senilai Rp 500 trilliun. Kami berharap semua pimpinan yang ada mulai dari menteri, gubernur, wali kota atau bupati untuk bisa mendorong pengadaan barang dan jasa ini lewat e-katalog," katanya.

Dalam acara peluncuran konsolidasi pengadaan itu turut hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga menjadi pembicara kunci dalam acara itu sekaligus meluncurkan konsolidasi pengadaan tersebut.

Dalam paparannya, Ganjar mengatakan ia sering memberikan instruksi kepada jajaran pimpinan di lingkungan Pemda untuk menggunakan e-katalog. "Beberapa kali saya berikan instruksi, yuk belanja langsung ke toko online Jateng. Saya memang agak memaksa UMKM untuk masuk ke e-katalog," kata Ganjar.

Selanjutnya: Ganjar mengatakan awalnya sebagian pelaku UMKM....

<!--more-->

Ganjar mengatakan awalnya sebagian pelaku UMKM enggan untuk masuk ke e-katalog. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif membeli produk dari UMKM, salah satunya makanan.

"Saya sampaikan ke dinas ketika menjamu tamu, beli saja dari lokal. Namun itu perlu legalitas, itu kami bantu, caranya kami kasih formulir, disuruh isi. Sesuk melih nggih Pak (besok beli lagi ya Pak)," kata Ganjar.

Selain itu, kebutuhan yang juga besar dan dapat dibeli dari pelaku usaha adalah material bangunan, seperti batu, pasir, besi, dan semen.

"Coba bicara dengan UMKM, satu sisi kami sudah nglarisi mereka. Dana desa yang diberikan agar dibelanjakan seoptimal mungkin dari sumber daya lokal. Hingga 23 Agustus sudah ada 101.785 transaksi dengan nilai transaksi Rp 570 miliar," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, e-katalog menjawab apa yang diinginkan Presiden Jokowi terkait proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia yang harus transparan, efektif, dan efisien. Kegiatan itu juga mempercepat penyerapan anggaran dan pro terhadap UMKM dan koperasi.

"Makin banyak produk dalam negeri yang dibeli maka akan mampu menyerap tenaga kerja dan mengungkit pertumbuhan ekonomi," ujar Ganjar.

Pilihan Editor: Profil Angela Tanoesoedibjo, Anak Hary Tanoe yang Jadi Caleg