Pantau Transaksi dan Pendanaan, OJK Akan Bentuk Pusat Data Fintech Lending

Jumat, 18 Agustus 2023 16:48 WIB

Gedung OJK. Google Street View

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana merilis Pusat Data Fintech Lending atau Pusdafil. Hal ini disampaikan Kepala Eskekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK Agusman.

"Ini sangat penting karena dengan Pusdafil, data transaksi dan pendanaan dimonitor secara harian dan bisa link dngan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK," tutur Agusman dalam konferensi pers di Menara Radius Prawiro OJK pada Jumat, 18 Agustus 2023.

Agusman menuturkan, ketika Pusdafil bisa terkonasi dengan SLIK OJK, maka bisa dilakukan pemantauan ihwal kelayakan pemberian kredit. Selain itu, bisa untuk memastikan nasabah yang dibiayai fintech lending sehat secara perkreditan dan perekonomian.

Keinginan membentuk Pusdafil ini dilatarbelakangi tren wanprestasi 90 hari (TWP90) atau kredit macet fintech P2P lending yang mencapai 3,36 persen. Agusman menuturkan angka tersebut melampaui industri sektor keuangan. Kendati begitu, Agusman menganggap situasi ini masih aman karena ketentuannya memang harus di bawah 5 persen.

"Jadi, sebetulnya sangat terkendali. Tapi tentu pada saat yang sama kehati-hatian tetap kami pegang teguh," kata Agusman.

Advertising
Advertising

Pilihan editor: Tambah Dua Anggota Dewan Komisoner Baru, Bos OJK: Siap Jadi Kesebelasan

Berita terkait

Terkini: Elon Musk Bicara soal PLTS di World Water Forum, Jokowi Bakal Meninggalkan Utang Terbesar Pascareformasi?

3 jam lalu

Terkini: Elon Musk Bicara soal PLTS di World Water Forum, Jokowi Bakal Meninggalkan Utang Terbesar Pascareformasi?

Pemilik sekaligus CEO Tesla Inc. dan SpaceX, Elon Musk, menilai PLTS bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan krisis ketersediaan air global

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Pendanaan Kerja Sama Starlink Bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan

8 jam lalu

Kemenkes: Pendanaan Kerja Sama Starlink Bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan

Kemenkes menyebut alokasi anggaran untuk operasional internet Starlink di sejumlah puskesmas di Indonesia bersumber Bantuan Operasional Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

1 hari lalu

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

Yusuf Mansyur mengklaim investasi syariah paytren tidak menjadi tempat pencucian uang, dia tidak tergoda dengan uang yang dianggap tidak benar

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 hari lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

1 hari lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

1 hari lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

Giliran Austria Lanjutkan Pendanaan ke UNRWA

1 hari lalu

Giliran Austria Lanjutkan Pendanaan ke UNRWA

Austria mengumumkan akan melanjutkan pendanaan bagi badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

1 hari lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

1 hari lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya