TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menerapkan sistem kerja work from home (WFH) dan hibrida terhadap para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Nantinya, para ASN di DKI Jakarta akan ada yang bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan dari rumah (work from home/WFH).

Kebijakan sistem kerja campuran antara WFH dan WFO bagi pegawai negeri sipil (PNS) ini diambil berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada rapat terbatas di Istana Negara yang membahas tentang peningkatan kualitas udara Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya saat ini sedang mendata persentase dari setiap organisasi perangkat daerah. Adapun sistem kerja hibrida itu rencananya akan mulai dilakukan pada bulan depan atau September mendatang.

“Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentase setiap OPD (organisasi perangkat daerah). Mudah-mudahan September ini, saya bisa langsung jalan,” kata Heru usai rapat di Istana, Senin, 14 Agustus 2023 seperti dilansir dari Antara.

Apabila PNS di DKI Jakarta akan melakukan WFH, lantas bagaimana dengan pekerja swasta? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini..

Apakah Pekerja Swasta WFH?

<!--more-->

PNS di DKI Jakarta sudah dipastikan akan menerapkan sistem kerja WFH pada September mendatang sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tetapi, hal ini tidak serta merta berlaku juga untuk pekerja swasta di wilayah ibu kota.

Menurut Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, pembicaraan dengan perusahaan swasta mengenai sistem kerja WFH ini sudah dilakukan. Heru pun mempersilahkan jika perusahaan swasta menerapkan sistem kerja WFO-WFH sebesar 50 persen – 50 persen.

“Sebagian katanya, sudah ada yang jalan (sistem kerja WFH-WFO), sebagai karena bentuk usaha yang tidak bisa, ya silahkan, kembali ke mereka,” ucap Heru, Senin, 14 Agustus 2023.

Sebelumnya, saat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyarankan untuk melakukan kebijakan bekerja dari rumah, Heru sudah memikirkan tentang nasib dari pekerja swasta.

“Ya masih perlu dipikirin karena menyangkut bisnis mereka, kegiatan mereka kan berbeda-beda,” kata Heru Budi saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu malam, 12 Agustus 2023.

Dalam rapat terbatas yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 14 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo mengatakan perlu mendorong sistem kerja hibrida untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek, yang dalam sepekan terakhir masuk ke kategori sangat buruk.

“Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan ‘hybrid working’, ‘work from office’, ‘work from home’ mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain,” kata Jokowi saat memulai rapat terbatas tentang polusi udara di Istana Negara.

WFH Untuk PNS Non Bidang Pelayanan

<!--more-->

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan kebijakan sistem kerja work from home (WFH) dan hibrida yang akan kembali diterapkan di wilayahnya merupakan salah satu cara untuk mengurangi polusi udara di Jakarta akibat lalu lintas kendaraan.

“WFH itu 50 persen : 50 persen atau 40 persen : 60 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa lakukan bersama WFH,” kata Heru di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 14 Agustus 2023.

Heru menjelaskan kebijakan ini akan diterapkan untuk pegawai yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contohnya seperti pegawai pada bidang perencanaan dan lainnya. Tetapi, untuk pegawai yang bekerja di bidang pelayanan, Heru mewajibkan untuk hadir secara langsung. Selain itu, Heru juga menegaskan bahwa sistem kerja ini wajib diterapkan di seluruh lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Di Pemda (Pemerintah Daerah) sifatnya wajib,” kata dia.

RADEN PUTRI | M JULNIS FIRMANSYAH | MUTIA YUANTISYA | ANTARA

Pilihan editor: Alasan Apindo Tidak Setuju WFH: Bukan Solusi Polusi Udara Jakarta, Justru Menurunkan Produktivitas Pekerja