Buruh Tuntut Pencabutan UU Cipta Kerja, Apindo Buka Suara

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Grace gandhi

Sabtu, 12 Agustus 2023 12:16 WIB

Shinta Widjaja Kamdani, CEO Sintesa Group.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara soal tuntutan pencabutan UU Cipta Kerja yang disuarakan asosiasi buruh. Tuntutan itu disampaikan dalam aksi demonstrasi pada Kamis, 10 Agustus 2023.

Ketua Apindo Shinta Kamdani mengatakan UU Cipta Kerja merupakan bagian dari reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing dan investasi, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

"UU Cipta Kerja ini kan berupaya menjadi jawaban atas bottlenecking realisasi investasi akibat conflicting regulation yang masih ada di Indonesia," kata Shinta kepada Tempo, Sabtu, 12 Agustus 2023.

Di sisi lain, Shinta juga menyadari setiap kebijakan akan menimbulkan pro dan kontra. Namun, Apindo tetap melihat UU Cipta Kerja sebagai reformasi struktural untuk memastikan keseimbangan antara supply and demand, ketersediaan lapangan kerja, serta tenaga kerja yang diserap.

Tanpa reformasi struktural pada iklim usaha dan investasi melalui UU Cipta Kerja, menurut Shinta, Indonesia bisa kehilangan instrumen untuk mencapai target-target investasi nasional. Bahkan, kesulitan keluar dari middle income trap atau perangkap pendapatan menengah dalam jangka panjang.

Advertising
Advertising

Di sisi lain, Shinta menghormati aksi demonstrasi yang dilakukan buruh. "Meski tentu efektivitas demonstrasi yang dilakukan berulang perlu dipertimbangkan buruh, apakah efektif terhadap perubahan kebijakan atau tidak," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, massa buruh menggelar aksi demonstrasi pada Kamis, 10 Agustus 2023. Massa aksi turun ke jalan sejak pagi, bahkan ada yang baru membubarkan diri dari kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat dini hari. Mereka bertahan di jalan untuk menunggu Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ada sejumlah tuntutan yang disuarakan buruh dalam demonstrasi kemarin. Mulai dari pencabutan UU Cipta Kerja (terutama klaster ketenagakerjaan), pencabutan UU Kesehatan, Pencabutan UU Pengembangan dan Penyaluran Sektor Keuangan, hingga tuntutan untuk mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat.

RIRI RAHAYU | ADVIST KHOIRUNIKMAH

Pilihan Editor: Promo Satset Peringati HUT Ke-78 RI, KAI Tawarkan Tiket Kereta Api Eksekutif Rp 78 Ribu

Berita terkait

Pabrik Sepeda Motor Listrik Yadea Teknologi Indonesia di Karawang Bakal Serap 3.000 Tenaga Kerja

4 menit lalu

Pabrik Sepeda Motor Listrik Yadea Teknologi Indonesia di Karawang Bakal Serap 3.000 Tenaga Kerja

Pabrik sepeda motor listrik PT Yadea Teknologi Indonesia mulai dibangun di Kawasan Industri Suryacipta Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Partai Buruh akan Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK, Ini Alasannya

10 jam lalu

Partai Buruh akan Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK, Ini Alasannya

Menurut Partai Buruh, parpol yang meraih suara di Pemilu Anggota DPRD 2024 seharusnya berhak mengusulkan paslon pada Pilkada.

Baca Selengkapnya

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

18 jam lalu

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Indonesia-Kazakhstan Segera Rampungkan Perjanjian Kerja Sama Promosi dan Perlindungan Investasi

21 jam lalu

Indonesia-Kazakhstan Segera Rampungkan Perjanjian Kerja Sama Promosi dan Perlindungan Investasi

Pemerintah Indonesia dan Kazakhstan merencanakan kelanjutan proses negoisasi terkait promosi dan investasi pada Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Ingin Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas, Celios Beberkan Risiko Kerugian Ekonomi

23 jam lalu

Bahlil Ingin Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas, Celios Beberkan Risiko Kerugian Ekonomi

Celios memaparkan akan ada dampak buruk ekonomi dan lingkungan jika pemerintah memberikan izin tambang untuk ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Partai Buruh Bakal Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK

1 hari lalu

Partai Buruh Bakal Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK

Pasal tersebut dianggap membatasi hak bagi parpol yang tidak mempunyai kursi DPRD untuk mengusulkan pasangan calon di pilkada.

Baca Selengkapnya

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

2 hari lalu

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

Wacana pembentukan kementerian baru di pemerintahan Prabowo-Gibran menuai kritik karena dianggap boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

2 hari lalu

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, buka suara perihal usulan Apindo agar pemerintahan baru membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kepala UPBU di Sulawesi Tenggara Dipecat Gara-gara Ajak Youtuber ke Hotel, Apindo Angkat Bicara soal Maraknya PHK di Awal 2024

3 hari lalu

Terpopuler: Kepala UPBU di Sulawesi Tenggara Dipecat Gara-gara Ajak Youtuber ke Hotel, Apindo Angkat Bicara soal Maraknya PHK di Awal 2024

Kemenhub membebastugaskan Kepala UPBU di Sulawesi Tenggara, Asri Damuna, imbas video viral mendatangi Youtuber perempuan untuk diajak ke hotelnya.

Baca Selengkapnya

Terkini: Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Republika Berhentikan 60 Karyawan

3 hari lalu

Terkini: Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Republika Berhentikan 60 Karyawan

Adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, meresmikan perusahaan produksi solder dari timah di Kota Batam.

Baca Selengkapnya