TEMPO.CO, Jakarta - Nama Luhut Binsar Panjaitan tengah digadang-gadang maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Wacana pergantian Ketua Umum Golkar tersebut muncul usai politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai bertemu Luhut pada Jumat sore, 7 Juli 2023.

"Pak Luhut melihat berbagai masalah di Golkar sejak Airlangga memimpin pada 2017," kata Yorrys kepada Tempo di Pacific Place, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.

Dalam pertemuan itu, menurutnya, Luhut banyak memberi arahan khusus mengenai Golkar. Termasuk wacana menggantikan posisi Airlangga. "Pak Luhut minta Airlangga diganti," kata Yorrys.

Kabar pergantian Ketua Umum Golkar juga mulai tersebar ketika Dewan Pakar Partai Golkar melaksanakan rapat internal di kediaman Agung Laksono selaku Ketua Dewan Pakar pada 9 Juli 2023.

Kontestasi persaingan menuju kursi satu di Partai Golkar ini pun semakin ramai, lantaran Ketua Umum Partai Golkar saat ini Airlangga Hartarto menepis kabar adanya pergantian Ketua Umum yang bakal dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai.

Airlangga menyebutkan bahwa rapat internal yang dilakukan bukan membahas tentang pelengseran dirinya. Partai Golkar sampai saat ini masih berpegang teguh pada hasil forum tertinggi yang memandatkan dirinya sebagai pemimpin Golkar dan capres 2024.

Harta Kekayaan Luhut vs Airlangga

Seperti diketahui, baik Luhut maupun Airlangga sama-sama merupakan kader Golkar yang menduduki jabatan penting di kabinet Joko Widodo atau Jokowi. Keduanya termasuk dalam jajaran menteri yang memiliki harta kekayaan terbesar.

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut bertanggung jawab atas sejumlah pos kemneterian lain, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sedangkan Airlangga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasi sejumlah kementerian, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Selanjutnya: Perbandingan harta kekayaan Luhut dengan...

<!--more-->

Lantas, bagaimana soal perbandingan harta kekayaan Luhut Binsar Pandjaitan dengan Airlangga Hartarto?

Harta Kekayaan Luhut Binsar Pandjaitan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Elektronik (e-LHKPN) laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Luhut membuat laporan harta kekayaan untuk pertama kali saat diangkat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Jumlah asetnya per 10 Mei 2001 sebesar Rp 17.615.370.000 atau bila dibulatkan sebesar Rp 17,6 miliar.

Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) itu kembali masuk dalam lingkungan pemerintahan, setelah Presiden Joko Widodo alias Jokowi memilihnya menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Total harta yang dimilikinya per 19 Juni 2015 mencapai Rp 588.970.822.823 atau bila dibulatkan sekitar Rp 588,9 miliar.

Selanjutnya, Luhut dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Kabinet Kerja usai menggantikan Rizal Ramli. Keseluruhan harta pria kelahiran 28 September 1947 itu pada akhir 2018 sebesar Rp 655.438.752.423 atau sekitar Rp 655,4 miliar.

Pada kepemimpinan Jokowi periode kedua, Luhut masih menjabat di posisi yang sama, tetapi ada penambahan nomenklatur “investasi”. Tercatat, jumlah harta kekayaan Luhut Binsar Pandjaitan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 897.656.844.079 atau sekitar Rp 897,6 miliar dengan rincian sebagai berikut.

- Tanah dan bangunan: Rp 251.611.632.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 4.445.097.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp 3.382.794.000.

- Surat berharga: Rp 340.991.192.290.

- Kas dan setara kas: Rp 245.802.345.452.

- Harta lainnya: Rp 185.351.792.669.

- Utang: Rp 133.928.009.332.

Selanjutnya: Harta Kekayaan Airlangga...

<!--more-->

Harta Kekayaan Airlangga Hartarto

Airlangga pertama kali menyampaikan laporan harta kekayaannya pada 21 Juni 2016 ketika duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019. Saat itu, harta yang dimilikinya sebesar Rp 88,9 miliar atau pembulatan dari angka Rp 88.994.483.243.

Kemudian, politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu kembali memberikan laporan kekayaannya pada 30 Desember 2016 ketika ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) dalam Kabinet Kerja. Dalam kurun waktu lima bulan, keseluruhan nilai asetnya merosot sekitar Rp 10,9 miliar menjadi Rp 78.030.592.966 atau sekitar Rp78 miliar.

Pada 2019, Airlangga diminta Jokowi untuk masuk dalam jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Saat awal menjabat, tercatat jumlah kekayaannya per 30 September 2019 meningkat menjadi Rp253.678.497.212 atau bila dibulatkan sebesar Rp 253,6 miliar.

Sebelumnya, selama akhir periode kepemimpinannya di Kementerian Perindustrian, total asetnya per 31 Desember 2018 senilai Rp 81.550.046.868 atau bila dibulatkan sebesar Rp 81,5 miliar. Artinya, kurang dari setahun, kekayaan mantan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2009-2012 itu naik sebanyak Rp 172,1 miliar.

Sementara itu, harta kekayaan Airlangga Hartarto per 31 Desember 2022 sebesar Rp Rp 454.390.229.404 atau sekitar Rp 454,3 miliar. Adapun rincian aset yang dimilikinya, meliputi:

- Tanah dan bangunan: Rp 113.977.496.224.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 2.489.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp 573.500.000.

- Surat berharga: Rp 56.245.288.666.

- Kas dan setara kas: Rp 335.086.703.413.

- Harta lainnya: Rp 16.637.735.150.

- Utang: Rp 70.619.494.049.

TIM TEMPO | MAJALAH TEMPO | NIA HEPPY | MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Mengapa Luhut Pandjaitan Ingin Menguasai Golkar