Jelang Pemilu 2024, Kadin: Tokoh Politik Jangan Bikin Gaduh agar Ekonomi Tetap Tumbuh

Reporter

Antara

Editor

Grace gandhi

Minggu, 16 Juli 2023 17:00 WIB

Ilustrasi pemilu. ANTARA

TEMPO.CO, Denpasar - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap para tokoh politik di Tanah Air ikut menciptakan kondisi politik yang kondusif dan tidak membuat gaduh agar ekonomi bisa tetap tumbuh positif menjelang Pemilu 2024.

"Tokoh-tokoh politik supaya mampu menciptakan kondisi politik yang kondusif dan tidak gaduh. Itu juga akan membuat ekonomi kita tumbuh positif," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang di Denpasar, Bali, Sabtu, 15 Juli 2023.

Menurut Sarman, ketika kondisi politik kondusif maka investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia dan pengusaha juga bisa merasa yakin.

"Tetapi kalau misalnya gaduh (kondisi politik) ini juga akan membuat pengusaha-pengusaha psikologinya terganggu dan investor juga akan ragu masuk," ucapnya di sela-sela menghadiri Rapimprov Kadin Bali.

Oleh karena itu, lanjut Sarman, menjadi tantangan dan tugas bersama agar proses politik di tahun politik ini bisa berjalan dengan damai, tertib dan baik.

Advertising
Advertising

Selanjutnya: Di sisi lain, meskipun ekonomi Indonesia....

<!--more-->

Di sisi lain, meskipun ekonomi Indonesia dapat tumbuh kuat 5,03 persen pada kuartal I 2023, namun Indonesia masih menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global dan konflik geopolitik.

Sarman mengatakan saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja akibat dari konflik geopolitik global yang mempengaruhi inflasi di Indonesia dan ekonomi negara-negara di dunia.

"Kami telah menyampaikan kepada pemerintah bagaimana kita tetap waspada akan potensi yang kita miliki dan harus diberdayakan dengan semaksimal mungkin," ucapnya.

Di antaranya melalui potensi dalam negeri sebagaimana Instruksi Presiden supaya belanja pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN lebih mengutamakan membeli produk dalam negeri.

"Potensinya luar biasa karena belanja pemerintah daerah dan pemerintah pusat hampir Rp 1.000 triliun. Kalau itu belanja produk dalam negeri berputar di Indonesia, itu sangat memberikan kontribusi yang positif pada pertumbuhan ekonomi," kata Sarman.

Pilihan Editor: Survei BI: Optimisme Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi Semakin Tinggi

Berita terkait

Dugaaan Pimpinan MA Ditraktir Pengusaha, KY Belum Mau Membuka Proses Pemeriksaan

2 jam lalu

Dugaaan Pimpinan MA Ditraktir Pengusaha, KY Belum Mau Membuka Proses Pemeriksaan

KY belum mau membuka ke publik tentang proses maupun hasil pemeriksaan terhadap pimpinan MA yang diduga ditraktir pengusaha.

Baca Selengkapnya

PT Pegadaian Bersama Relawan Bakti BUMN Bantu Korban Bencana di Sumbar

3 jam lalu

PT Pegadaian Bersama Relawan Bakti BUMN Bantu Korban Bencana di Sumbar

PT Pegadaian melalui program Relawan Bakti BUMN Batch V menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir lahar dingin di Sumatera Barat.

Baca Selengkapnya

Berkas Kasus Bendesa Adat Bali Diduga Peras Pengusaha Rp10 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan

1 hari lalu

Berkas Kasus Bendesa Adat Bali Diduga Peras Pengusaha Rp10 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan

Bendesa Adat Berawa Ketut Riana diduga memeras pengusaha yang membutuhkan rekomendasi perizinan investasi

Baca Selengkapnya

43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api

1 hari lalu

43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api

PT Inka tahun ini memasuki usia ke-43. Perusahaan persero ini memproduksi manufaktur untuk perkeretaapian, produknya telah menyebar ke mancanegara.

Baca Selengkapnya

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

3 hari lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

3 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

3 hari lalu

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan direktorat baru, yaitu direktorat manajemen risiko di seluruh subholding.

Baca Selengkapnya

Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah

4 hari lalu

Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah

Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I atau YKKAP I mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tangkap koruptor pengadaan lahan bandara.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

4 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya